TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengumumkan calon ibu kota baru pada Senin, 26 Agustus 2019. Staf khusus presiden bidang komunikasi, Adita Irawati, membenarkan rencana tersebut.
"Ya, siang ini," katanya lewat pesan singkat, Senin, 26 Agustus 2019. Secara bersamaan, akun YouTube resmi Sekretariat Presiden juga mengunggah video trailer rencana pengumuman ibu kota baru.
Jokowi sebelumnya hanya mengatakan calon provinsi ibu kota baru akan diputuskan segera setelah pemerintah merampungkan kajian. Saat ini, lokasi bakal ibu kota mengerucut di dua lokasi. “Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah,” ujar Jokowi dalam wawancara khusus bersama Tempo pada Senin, 19 Agustus 2019.
Dia mengatakan pemindahan ibu kota akan dilakukan bertahap. Tahap pertama yang memuat pemindahan pemerintahan bakal kelar maksimal 2024. Dalam rancangannya, pembangunan ibu kota baru membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun. Investasi ini digunakan untuk membangun kawasan yang luasnya mencapai 40 ribu hektare. Dari luas ini, ibu kota baru diperkirakan akan dapat menampung 1,5 juta penduduk.
Sementara itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan salah satu alasan pemindahan ibu kota adalah tingkat pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabekpunjur. “Jakarta juga sudah masuk peringkat kesembilan kota terpadat di dunia,” ujarnya dalam acara Youth Talks, Selasa, 20 Agustus 2019.
Hal ini berdampak pada tingginya kemacetan dan menciptakan kerugian ekonomi. Kajian Bank Dunia di 2017, angka kerugian mencapai Rp 65 triliun atau melonjak dari Rp 56 triliun pada 2013. Belum lagi pencemaran udara dan sungai. Selain itu, ada potensi ancaman gempa di Jakarta.
Kalimantan, kata Bambang, dipilih karena lokasinya strategis berada di tengah Indonesia, bebas bencana gempa bumi dan tsunami. Bappenas juga memastikan hanya pusat pemerintahan yang dipindahkan, meliputi: istana dan lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan yudikatif, keamanan dan pertahanan, bank sentral dan perbankan utama, kedutaan besar, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan tempat perkembangan teknologi informasi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil secara eksplisit menyebutkan lokasi lahan untuk ibu kota baru adalah di Kalimantan Timur. Namun Presiden Jokowi sempat membantahnya dan menyebut masih menunggu kajian.
