LHKPN 20 Capim KPK: Ada Calon Melapor Rp 70 Juta Hingga Rp 18,2 M

Reporter

Editor

Amirullah

Tim Pansel Capim KPK Jilid V saat mengumumkan nama-nama kandidat yang lolos tahapan profile assesment di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Tahapan tes uji profil meliputi simulasi, observasi, dan wawancara individual. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) periode 2019-2023 telah mengumumkan 20 calon pimpinan yang lolos tahapan profile assessment. Mereka berasal dari berbagai macam latar belakang, mulai dari perwira polisi, jaksa, hakim dan advokat.

Menurut catatan KPK, dari 20 orang nama itu ada yang tidak patuh membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk periode 2018.  Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hanya 9 orang yang melaporkan LHKPN tepat waktu. Sedangkan 5 orang terlambat melaporkan.

“Sebanyak 2 orang tidak melaporkan yang merupakan pegawai dari unsur Polri dan karyawan BUMN,” kata Febri di kantornya, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

Berikut adalah jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh capim KPK berdasarkan latar belakang profesi:

Kepolisian

1. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Antam Novambar, terakhir melaporkan harta kekayaan pada 31 Desember 2018 dengan total kekayaan Rp6,6 miliar.

2. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal Bambang Sri herwanto, total harta kekayaannya per 15 Desember 2014 adalah Rp 3,2 miliar.

3. Karowatpers SSDM Polri, Brigadir Jenderal Sri Handayani. Pada 5 Juli 2019, harta kekayaannya sejumlah Rp6,7 miliar.

4. Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Firli Bahuri. Saat menjabat Wakapolres Lampung Tengah pada 2002 hartanya Rp162 juta. Per 29 Maret 2019, hartanya mencapai Rp 18,2 miliar.

Jaksa dan Mantan Jaksa

5. Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Usaha, Johanis Tanak. Pada Juni 2019, harta kekayaannya Rp8,34 miliar.

6. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Sugeng Purnomo, pada Juli 2019, hartanya Rp2,81 miliar.

7. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Supardi, hartanya Rp2,38 miliar menurut laporan Maret 2019.

8. Mantan Kajati Kalimantan Barat Jasman Panjaitan. Menurut LHKPN per 4 Juli 2012, hartanya mencapai Rp2 miliar.

KPK

9. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pada Februari 2019, hartanya Rp3,9 miliar.

10. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Sujanarko, total hartanya Rp3,2 miliar pada Desember 2018.

Hakim

11. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nawawi Pomolango, pada 31 Desember, hartanya Rp1,8 miliar.

Karyawan BUMN

12. Cahyo R.E Wibowo. Saat menjabat Departement Head Fraud Risk and Control PT Bank Mandiri pada Desember 2013, hartanya mencapai Rp4,7 miliar.

Penasehat Menteri

13. Jimmy Muhamad Rifai Gani menjabat sebagai Direktur Utama PT Sarinah pada 2010. Jumlah hartanya, Rp5,1 miliar.

Auditor BPK

14. I Nyoman Wara. Pada 31 Desember 2018, hartanya Rp1,6 miliar.

PNS

15. Roby Arya saat ini menjabat Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha. Pada 31 Desember 2018, jumlah hartanya Rp1,8 miliar.

16. Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Dirjen Pajak Kemenkeu, Sigit Danang Joyo. Pada 2016, hartanya Rp2,3 miliar.

Dosen

17. Nurul Ghufron, saat menjabat Dekan di Universitas Jember harta kekayaannya Rp1,8 miliar.

18. Data LHPKN Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Neneng Euis Fatimah tidak ditemukan di situs KPK.

19. Luthfi J. Kurniawan dikenal sebagai akademisi dan pendiri Malang Corruption Watch. Data LHKPN miliknya tak ada di KPK, karena Luthfi bukan penyelenggara negara.

Advokat

20. Lili Pintauli Siregar pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi. Menurut LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2017, harta kekayaannya Rp70 juta.






Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

17 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

22 jam lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Romahurmuziy Cerita Ada Keponakan Capim KPK Minta Jabatan di PPP

13 Januari 2020

Romahurmuziy Cerita Ada Keponakan Capim KPK Minta Jabatan di PPP

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan ada keponakan capim KPK yang meminta jabatan di PPP.


Gerilya PDIP Pilih Lima Nama Capim KPK Sebelum Uji Kelayakan

16 September 2019

Gerilya PDIP Pilih Lima Nama Capim KPK Sebelum Uji Kelayakan

PDIP sejak awal meminta fraksi-fraksi lain meloloskan Irjen Firli Bahuri sebagai capim KPK yang baru.


Pakar Hukum UGM Ini Berharap Ada Kejutan dari KPK

13 September 2019

Pakar Hukum UGM Ini Berharap Ada Kejutan dari KPK

Ia mencatat beberapa pimpinan baru KPK yang tak memiliki masalah dalam aspek integritas, namun di sisi lain bermasalah dalam aspek penerimaan publik.


Fahri Hamzah: Senin, 5 Capim KPK Ditetapkan dalam Paripurna DPR

13 September 2019

Fahri Hamzah: Senin, 5 Capim KPK Ditetapkan dalam Paripurna DPR

Komisi III DPR juga langsung mengadakan rapat antar-pimpinan kelompok fraksi dan memilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023.


Lima Catatan LHKPN Pimpinan KPK 2019-2023

13 September 2019

Lima Catatan LHKPN Pimpinan KPK 2019-2023

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih lima nama sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.


Sudirman Said: Mundurnya Saut Situmorang Tanda Ada Ketidakberesan

13 September 2019

Sudirman Said: Mundurnya Saut Situmorang Tanda Ada Ketidakberesan

Reaksi Saut Situmorang, dinilai Sudirman Said sebagai bel panggilan bagi masyarakat.


Capim KPK Luthfi Jayadi Setuju Revisi UU KPK Tapi Harus Hati-hati

13 September 2019

Capim KPK Luthfi Jayadi Setuju Revisi UU KPK Tapi Harus Hati-hati

Menurut anggota Malang Corruption Watch itu, revisi UU KPK bisa dilakukan karena semua produk hukum dapat diubah. Namun ia gagal terpilih.


Tes Kelayakan Capim KPK Firli Bahuri, 5 Pemuda Angkat Poster SOS

12 September 2019

Tes Kelayakan Capim KPK Firli Bahuri, 5 Pemuda Angkat Poster SOS

5 orang pemuda mengangkat poster SOS ketika DPR menggelar tes kelayakan untuk capim KPK Firli Bahuri.