TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris jenderal tak jadi dihapus dari struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mempertimbangkan menghapus struktur tersebut dan menggantinya dengan direktur eksekutif.
"Sekjen masih dipertahankan," ujar Wasekjen PKB demisioner, Ahmad Iman, saat dihubungi Tempo pada Sabtu malam, 24 Agustus 2019.
Kendati tak dihapus, Iman menyebut, kewenangan Sekjen akan berbeda dari sebelumnya. Jika Sekjen partai pada umumnya melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak eksternal dan pengawasan organisasi, maka kewenangan sekjen PKB dipotong hanya mengurusi internal partai saja. "Sekjen periode mendatang lebih ke internal, tidak terlalu politis untuk eksternal," ujar Iman.
Terkait alasan pemangkasan kewenangan itu, Iman menyebut, PKB ingin fokus menjadi partai kader. Dia membantah bahwa kewenangan Sekjen dikurangi karena sekjen sebelumnya menyaingi posisi ketua umum. "Bukan (karena itu)," ujar Iman.
Diketahui, Muhaimin Iskandar sempat berkonflik dengan Abdul Kadir Karding, sekretaris jenderal yang kemudian dicopot dari jabatannya. Setelah dicopot, posisi Karding diganti Hanif Dhakiri.
Pasca Muktamar PKB di Bali pada 20-22 Agustus 2019, Muhaimin sebagai mandataris tunggal belum membentuk struktur baru DPP. Pada Sabtu malam, 24 Agustus 2019, Muhaimin menggelar rapat dengan para kiai Dewan Syuro untuk memilih Sekjen periode 2019-2024. "Hasilnya akan diumumkan paling lama besok," ujar Iman.
