Tak Lolos 20 Besar Capim KPK, Laode Syarif: Saya Biasa Saja

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan KPK, Laode M. Syarif, menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat malam, 2 Agustus 2019. Guncangan gempa ini terasa hingga wilayah Jakarta hingga Yogyakarta. TEMPO/Imam Sukamto

    Pimpinan KPK, Laode M. Syarif, menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat malam, 2 Agustus 2019. Guncangan gempa ini terasa hingga wilayah Jakarta hingga Yogyakarta. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Laode Muhammad Syarif menerima hasil tes profile assessment 20 besar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK yang tak meloloskan dirinya.

    "Perasaan saya biasa saja ketika tidak lulus ke 20 besar," kata Syarif lewat pesan teks, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Syarif yang kini menjabat Wakil Ketua KPK itu mengulang perkataannya yang pernah ia sampaikan saat menjalani tes psikologi. Dia mengatakan lulus Alhamdulillah, tidak lulus juga Alhamdulillah. "Sebagaimana yang saya kemukakan sebelum-sebelumnya," kata dia.

    Sebelumnya, panitia seleksi capim KPK periode 2019-2023 telah merilis 20 nama yang lolos pada tahap profile assessment. Dari 20 nama itu, hanya Alexander Marwata yang lolos sebagai calon inkumben.

    Dalam seleksi periode ini, Syarif maju bersama Alex dan Basaria Panjaitan sebagai calon inkumben. Basaria telah lebih dulu gugur pada tahap tes psikologi. Syarif menyusul gugur di tahap profile assessment.

    Syarif mengatakan banyak kegiatan yang bakal dia lakukan setelah tak menjabat pimpinan KPK. Dia mengatakan akan kembali mengajar sebagai dosen. Selain itu, ia juga akan tetap membantu KPK dari luar. "Atau bantu lembaga antikorupsi di negara lain dan bantu beberapa organisasi internasional," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.