Gubernur Jabar: Industri Kolaboratif Implementasi Ekonomi Pancasila

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat  Ridwan Kamil usai meresmikan pabrik Barry Callebaut di Pabrik Garudafood, Kabupaten Bandung pada Jumat, 23 Agustus 2019.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai meresmikan pabrik Barry Callebaut di Pabrik Garudafood, Kabupaten Bandung pada Jumat, 23 Agustus 2019.

    INFO NASIONAL — Hadirnya industri kolaboratif Garuda Food dan Barry Callebaut bisa menjawab masalah di Jawa Barat terkait kesulitan masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong. Masyarakat bisa berkontribusi dengan menyuplai bahan pokok ke pabrik tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan hal itu meresmikan pabrik Barry Callebaut di Pabrik Garudafood, Kabupaten Bandung, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Menurut Emil, sapaan akrab Gubernur, dengan edukasi tata cara penanaman kepada masyarakat sekitar, lahan-lahan perkebunan milik masyarakat juga dapat diberdayakan oleh pemilik industri. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari ekonomi Pancasila, di mana keadilan sosial tidak hanya bagi industrial plantation atau tanah perkebunan yang dimiliki industri.

    "Yang terpenting adalah kebutuhan industri juga bisa disuplai oleh tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduk sehingga semua mendapatkan benefit economy. Saya kira itu tujuan terbesarnya," kata Emil.

    Kehadiran pabrik Barry Callebaut menambah daftar panjang investor yang memilih lokasi usahanya di Jabar. Saat ini, lebih dari 60 persen perusahaan manufaktur skala nasional dan internasional ada di Jabar. 

    Pada semester satu 2019 ini Jabar membukukan realisasi investasi Rp 69,7 triliun. Hal itu menjadikan Jabar sebagai destinasi investasi global nomor satu di Indonesia, mengalahkan DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

    Dari sisi ekonomi, perekonomian Jabar per 2018 tercatat tumbuh 5,64 persen. Salah satu yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut, yakni sektor industri pengolahan dengan share mencapai 42,16 persen. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.