Tjahjo Kumolo: RUU Pertanahan Harus Segera Disahkan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi rumah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, 5 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi rumah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, 5 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Rancangan Undang-Undang atau RUU Pertanahan sudah mendesak untuk segera diselesaikan.

    “RUU ini sudah mendesak ya, DPR tinggal satu bulan masa kerja,” kata Tjahjo lewat keterangan tertulis pada Jumat, 23 Agustus 2019.

    Tjahjo ikut menghadiri Rakor Pembahasan tentang Rancangan Undang-undang Pertanahan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2019.

    Menurut Tjahjo, rapat tersebut digelar dalam rangka menyamakan pendapat dan masukan masing-masing Kementerian dan Lembaga sebagai acuan Pemerintah dalam membahas lebih lanjut bersama DPR.

    “Pendapat masing-masing kementerian akan kami satukan dengan lebih komprehensif sebagai bahan utama acuan pemerintah untuk membahas tim-tim RUU itu dengan DPR yang waktunya tinggal satu bulan,” ujar dia.

    Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan rencana pengesahan RUU Pertanahan. Koalisi menganggap aturan tersebut bermasalah dan bertentangan dengan semangat reformasi agraria.

    Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengatakan, dalam draf RUU Pertanahan tersebut, reforma agraria dikerdilkan menjadi sekadar program penataan aset dan akses, tetapi tidak memuat prinsip, tujuan, mekanisme, lembaga pelaksana, dan pendanaan reforma agraria. "Juga tidak ada prioritas subyek dan obyek reforma agraria," kata Dewi lewat keterangan tertulis, Rabu, 14 Agustus 2019


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.