TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menilai rencana pembelian mobil mewah untuk presiden dan para menteri sebagai bentuk pemborosan.
"Saya menolak rencana pembelian mobil mewah para pejabat negara yang memboroskan APBN, merugikan rakyat," kata Pipin dalam siaran tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 22 Agustus 2019.
Pipin mengatakan, pemerintah harusnya berempati dengan kondisi rakyat saat ini. Sebab, kata dia, masih banyak korban bencana alam yang rumahnya belum kembali dibangun. Kemudian, banyak fasilitas umum di daerah yang rusak.
"Kalaupun terpaksa harus beli mobil baru, jangan mobil mewah karena mahal dan bebani APBN. Beli mobil yang sudah teruji bandel, murah, dan hemat BBM sehingga akan menghemat anggaran," ujarnya.
Menurut Pipin, perlu ada terobosan baru presiden dan menterinya dalam memakai mobil seperti kebanyakan rakyat atau biasa disebut mobil sejuta umat di Indonesia, seperti mobil Ertiga, Mobilio, atau Avanza. "Paling banter mobil Innova. Menggunakan mobil sejuta umat tidak akan menurunkan marwah pemerintahan," katanya.
Ia menuturkan, jangan sampai rakyat berpandangan pemilu lalu bukan mensejahterakan rakyat tapi malah memanjakan para pejabat negara dengan berbagai fasilitas dari anggaran rakyat.
Para menteri di kabinet baru Jokowi dikabarkan akan memiliki mobil dinas baru. Mobil tersebut bakal menggantikan mobil dinas menteri Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, yaitu Toyota Crown Royal Saloon. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas menteri ini mencapai Rp 147 miliar lebih.
