TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua DPP PKB Lukman Edy mengkritik Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang berencana menghapus posisi sekretaris jenderal atau sekjen di struktur Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai.
"Mandatori tunggal yang diberikan kepada Muhaimin menciptakan sentralisasi kekuasaan ketua umum. Ini jelas kemunduran dalam konsolidasi demokrasi di internal PKB," kata Lukman Edy saat dihubungi Tempo pada Kamis malam, 22 Agustus 2019.
Menurut Lukman, keberadaan sekjen selama ini sangat penting sebagai dwi tunggal bersama-sama ketua umum, baik secara administratif maupun secara politik. Lukman khawatir kekuasaan tunggal Muhaimin di PKB bisa disalahgunakan dan korup.
Selain rencana penghapusan sekjen, Lukman Edy juga menyoroti fungsi dan kewenangan Dewan Syuro yang perannya diperkecil oleh Muhaimin. "Fungsi Dewan Syuro diminimalisir sampai tidak memiliki makna apa-apa di PKB. Ini menghapus kultur NU dalam PKB," ujar dia.
Rencana penghapusan posisi Sekjen di DPP PKB diungkapkan Muhaimin dalam acara Muktamar PKB di Bali, beberapa hari lalu. "Ada aspirasi tidak ada sekjen, yang ada direktur eksekutif," kata dia di The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Rabu, 21 Agustus 2019.
Cak Imin mengatakan jabatan sekjen cenderung cenderung politis. Jika jadi dihapuskan, kata dia, kerja-kerja politis akan dilakukan oleh wakil ketua umum. Sedangkan direktur eksekutif akan lebih banyak mengurus masalah internal kepartaian.
