Kata Polri Soal Kader Gerindra Jadi Korlap Aksi di Asrama Papua

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa Papua di asrama Jalan Kalasan 10 Surabaya memasang peringatan untuk menolak kedatangan tamu. Foto/Kukuh SW

    Mahasiswa Papua di asrama Jalan Kalasan 10 Surabaya memasang peringatan untuk menolak kedatangan tamu. Foto/Kukuh SW

    TEMPO.CO, Jakarta - Insiden di asrama Papua Surabaya pada pekan lalu masih diselidiki Polri. Termasuk mendalami peran koordinator lapangan dalam aksi tersebut yang disebut kader Partai Gerindra Tri Susanti.

    "Kami masih lakukan pendalaman ya terhadap informasi itu," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra di kantornya, Jakarta Selatan pada Kamis, 22 Agustus 2019.

    Santer dikabarkan Susi merupakan kader dari Fraksi Gerindra. Saat ini, DPP Gerindra pun sedang menginvestigasi kebenaran kabar tersebut.

    Asep mengatakan, pihaknya masih menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh Gerindra. "Sementara kami juga melihat reaksi partai, yang bersangkutan sedang melakukan investigasi," ucap dia.

    Tri Susanti, menjadi perbincangan setelah namanya disebut sebagai salah satu korlap saat aksi massa di asrama mahasiswa Papua.

    Nama Tri Susanti tercatat sebagai seorang calon anggota legislatif DPRD Surabaya dari Partai Gerindra mewakili daerah pemilihan 3 yang meliputi kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo dan Wonocolo nomor urut delapan.

    Susi sendiri telah meminta maaf kepada publik atas insiden yang terjadi saat pengepungan, khususnya soal teriakan salah satu oknum bernada rasialis.

    "Kami atas nama masyarakat Surabaya dan dari rekan-rekan ormas menyampaikan permohonan maaf apabila ada masyarakat atau pihak lain yang sempat meneriakkan itu," ujar dia dikutip Antara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.