Soal Pemblokiran Internet di Papua, Begini Kata AJI

Reporter

Editor

Juli Hantoro


TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia Abdul Manan mendorong pemerintah menyelesaikan akar permasalahan konflik di Papua, yaitu dengan memproses hukum oknum yang bertindak rasis dan memicu kemarahan masyarakat Papua. Ia mengatakan langkah pemerintah yang justru memblokir akses internet di Provinsi Papua dan Papua Barat justru tidak menyelesaikan masalah.

"Menurut kami karena pemerintah fokus mengatasi asap tapi tidak memadamkan api. Pelakunya diproses hukum lah, tanpa itu pemerintah hanya memadamkan asap tapi apinya tetap berkobar, akan menjadi sia-sia pemerintah melakukan itu (pemblokiran internet)," ujar Manan kepada Tempo, Kamis malam, 22 Agustus 2019.

Di saat bersamaan, kata Manan, pemerintah juga semestinya bisa menggunakan sumber dayanya untuk menjelaskan kepada publik dan menepis informasi hoaks yang beredar di masyarakat, ketimbang memblokir internet. Sebabnya, pemblokiran justru membuat masyarakat Papua tidak bisa menerima dan menyampaikan informasi. Begitu pula klarifikasi pemerintah tak bisa menyebar di sana.

"Kalau tidak bisa akses internet itu bisa jadi lebih parah karena orang tidak bisa mengetahui yang sebenarnya. Jadi menurut saya jangan gampang gunakan kebijakan memadamkan internet, yang lebih penting adalah selesaikan akar masalah," ujar dia.

Belum lagi, Manan melihat pemerintah memblokir internet dan di saat yang sama juga mengirim aparat keamanan ke daerah konflik. Sehingga, ia risau akan ada pelanggaran hak asasi manusia lagi di lokasi konflik, misalnya dengan melakukan kekerasan atau penangkapan. "Itu berpotensi besar terjadi tapi informasi tidak bisa keluar dari sana, ini sangat berbahaya."

Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan memblokir internet di Papua dan Papua Barat, menyusul adanya aksi demonstrasi yang terus berlanjut. Pemblokiran internet itu dilakukan sejak Rabu sore, 21 Agustus 2019. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan situasi. Selain itu, pemblokiran oleh kementerian juga menimbang alasan keamanan dan ketertiban.






Hari Ini di 2010, Banjir Bandang di Wasior yang Tewaskan 158 Orang dan 145 Lainnya Hilang

7 jam lalu

Hari Ini di 2010, Banjir Bandang di Wasior yang Tewaskan 158 Orang dan 145 Lainnya Hilang

Selain korban jiwa, peristiwa banjir bandang menyebabkan banyak infrastruktur di Wasior hancur termasuk lapangan udara di Wasior,


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

19 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

19 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

1 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

1 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

3 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

4 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

4 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

4 hari lalu

Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

Kemenhub meresmikan 5 (lima) unit kapal negara patroli untuk memperkuat armada di wilayah timur Indonesia.


Paulus Waterpauw Minta Aparat Tangkap Anggota KKB yang Diduga Serang Warga di Trans Papua

4 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Aparat Tangkap Anggota KKB yang Diduga Serang Warga di Trans Papua

Paulus Waterpauw meminta TNI dan Polri mengambil langkah cepat untuk mengevakuasi korban dan menangkap anggota KKB yang diduga pelaku penyerangan