Pemblokiran Internet di Papua, AJI: Hak Masyarakat Terberangus

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ratusan massa Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme terlibat aksi dorong dengan aparat keamanan saat melakukan aksi solidaritas untuk West Papua di Markas TNI AD menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. Massa juga mengecam insiden di Surabaya dan menegaskan masyarakat Papua merupakan manusia yang merdeka. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia Abdul Manan mengecam pemblokiran internet di Provinsi Papua dan Papua Barat oleh pemerintah mulai Rabu, 21 Agustus 2019. Ia mengatakan kebijakan tersebut mengganggu akses masyarakat Papua untuk mendapat dan menyampaikan informasi.

"Terutama bagi jurnalis, banyak jurnalis di Papua yang akhirnya terkena dampak langsung dari pemblokiran ini," ujar Manan kepada Tempo, Kamis malam, 22 Agustus 2019.

Menurut Manan, boleh saja pemerintah berdalih melakukan kebijakan itu untuk membatasi persebaran hoaks dengan pemblokiran itu. Namun, di saat yang sama, ia menyebut hak masyarakat mendapatkan informasi juga ikut terberangus. Padahal, ujar Manan, mendapat dan menyampaikan informasi adalah hak asasi manusia.

Belum lagi, dalam kondisi seperti ini, Manan melihat ada potensi berbahaya muncul ketika akses informasi ditutup. Misalnya masyarakat tidak akan mengetahui informasi bila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh aparat di lokasi konflik. Sehingga, perilaku aparat keamanan pun tidak bisa dikontrol dan diketahui.

"Mana kepentingan yang lebih besar?" kata dia. AJI berpendapat ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menangkal persebaran berita palsu ketimbang memblokir internet. "Pemerintah fokus mengatasi asap tapi tidak memadamkan api."

Menurut dia, akar permasalahan ini adalah sikap rasial dari oknum aparat dan organisasi masyarakat yang dinilai intoleran dan menyebabkan kemarahan hingga kerusuhan. Karena itu, ia menilai pemerintah seyogyanya segera menindak hukum para oknum tersebut sebagai bentuk komitmen dalam menyelesaikan perkara ini.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan memblokir internet di Papua dan Papua Barat, menyusul adanya aksi demonstrasi yang terus berlanjut. Pemblokiran layanan data dilakukan sejak Rabu sore, 21 Agustus 2019. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan situasi. Selain itu, pemblokiran internet oleh kementerian juga menimbang alasan keamanan dan ketertiban.

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan belum memastikan kapan akan mencabut kebijakan tersebut.






AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

1 hari lalu

AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

Aji mendesak agar kasus peretasan dan serangan terhadap media Narasi diusut tuntas untuk memberi efek jera kepada pelaku.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

1 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

1 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

1 hari lalu

Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

Tim hukum Narasi bersama LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Safenet, telah melaporkan serangan digital ke Mabes Polri


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

1 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

1 hari lalu

Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

Kemenhub meresmikan 5 (lima) unit kapal negara patroli untuk memperkuat armada di wilayah timur Indonesia.


Paulus Waterpauw Minta Aparat Tangkap Anggota KKB yang Diduga Serang Warga di Trans Papua

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Aparat Tangkap Anggota KKB yang Diduga Serang Warga di Trans Papua

Paulus Waterpauw meminta TNI dan Polri mengambil langkah cepat untuk mengevakuasi korban dan menangkap anggota KKB yang diduga pelaku penyerangan


KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

1 hari lalu

KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas

TNI dan Polri masih mencari jasad empat warga sipil korban terduga serangan oleh KKB kepada 12 pekerja jalan Trans-Papua


Polisi Dalami Video Pembunuhan 4 Pekerja Jalan di Papua Barat

2 hari lalu

Polisi Dalami Video Pembunuhan 4 Pekerja Jalan di Papua Barat

Pembunuhan terhadap pekerja jalan transpenghubung Kabupaten Bintuni dan Maybrat itu terjadi pada Kamis kemarin.


Ada Serangan KKB di Jalan Trans- Papua Barat, Paulus Waterpauw: Saya Kutuk Kebiadaban Itu

2 hari lalu

Ada Serangan KKB di Jalan Trans- Papua Barat, Paulus Waterpauw: Saya Kutuk Kebiadaban Itu

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengutuk keras kebiadaban KKB yang melakukan serangan terhadap warga sipil di jalan Trans-Papua Barat.