Sejak 2018, Terjadi 33 Pelanggaran HAM kepada Mahasiswa Papua

Sejumlah mahasiswa Papua yang berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta, 22 Agustus 2019, membawa gambar wajah monyet sebagai bentuk protes atas diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak 2018 hingga kini telah terjadi 33 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang dialami mahasiswa Papua di beberapa daerah. Angka ini diungkap Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta Arif Maulana. 

Menurut Arif, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan seluruh kantor perwakilan LBH se- Indonesia telah mendampingi mahasiswa dalam 33 kasus itu.

Adapun rinciannya adalah, Surabaya terjadi sembilan kasus, Papua delapan, Bali lima, Jakarta empat, Semarang empat, dan Yogyakarta tiga kasus.

"Jenis-jenisnya berupa intimidasi, penggerebekan asrama, pembubaran diskusi, penyerangan asrama, pembubaran aksi, penangkapan sewenang-wenang, dan pembiaran pelanggaran hukum oleh aparat," katanya dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.

Menurut Arif, jumlah mahasiswa Papua yang menjadi korban tindakan tersebut mencapai 250 orang. "Sedangkan yang menjadi terduga pelaku terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, pejabat setempat, dan ormas," tuturnya.

Arif berujar rentetan peristiwa itu menunjukkan jika negara belum mampu melindungi dan mengayomi masyarakat dalam mengedepankan nilai-nilai HAM. Bahkan, kata dia, beberapa pelanggaran diduga justru dilakukan oleh aparat negara.

Dengan banyaknya peristiwa pelanggaran HAM terhadap mahasiswa Papua hingga perlakuan diskriminasi rasial yang terjadi di Jawa Timur beberapa waktu lalu, YLBHI dan seluruh kantor LBH se-Indonesia mendesak pemerintah menegakkan hukum terhadap pelakunya. Hal ini, kata Arif, tidak bisa diselesaikan sekadar lewat saling memaafkan.

"Kami khawatir jika pelanggaran ini tidak ditindak maka akan terus terulang," ucapnya.






TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

1 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

1 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

1 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

1 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

2 hari lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

2 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

2 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

4 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

5 hari lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.