Gelap Maya di Tanah Papua

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu, 21 Agustus 2019. Sebelumnya diketahui terjadi persekusi dan aksi rasisme di asrama mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur pada 17 Agustus lalu. ANTARA

Pemerintah Diminta Cabut Blokir

Langkah pemerintah memblokir internet di Papua dan Papua Barat ditentang berbagai elemen masyarakat.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai tindakan pemerintah yang memperlambat akses Internet (throttling) setelah kerusuhan terjadi di beberapa titik di wilayah Papua, melanggar hak konstitusional masyarakat.

Bahkan, Dewan HAM PBB, kata ELSAM mengecam praktik penutupan internet sebagai tindakan disruptif terhadap akses terhadap informasi online. "Rentetan tindakan penutupan internet tersebut merupakan catatan buruk dalam tata kelola internet di Indonesia, yang seharusnya konsisten dengan penghormatan hak asasi manusia dan demokrasi," ujar ELSAM seperti dikutip dari siaran pers, Kamis, 22 Agustus 2019.

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 22 Agustus 2019. Situasi Papua saat ini sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf sudah dilakukan, menunjukkan kebesaran hati untuk saling memghargai dan menghormati sebagai bangsa. Presiden juga memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras etnis rasis secara tegas. TEMPO/Subekti.

ELSAM membeberkan sejumlah contoh dampak atas penutupan internet, seperti terputusnya akses masyarakat untuk bertukar informasi penting terkait keamanan, menghalangi masyarakat untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dalam hal darurat, terhambatnya kerja-kerja jurnalisme, dan tingginya dampak negatif penutupan internet terhadap ekonomi sebuah negara.

"Pemerintah, alih-alih mengembalikan keadaan menjadi kondusif dan normal, internet shutdown justru menyebabkan meningkatnya intensitas kekerasan saat berlangsungnya unjuk rasa," ucap ELSAM.

Terlebih lagi, tindakan penutupan internet di Papua tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diadaptasi oleh Indonesia, melalui UU No. 12/2005.

Kendati demikian, ELSAM menjelaskan sebenarnya dalam keadaan darurat negara memang diperbolehkan adanya tindakan pembatasan (termasuk akses informasi), dalam rangka pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum.

Namun, dalam kasus Papua, ELSAM menilai, pemerintah Indonesia gagal menerjemahkan unsur pembatasan, terutama dengan alasan ‘keadaan darurat'. Bahkan, siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tidak menjelaskan keadaan daruratnya secara gamblang.

Atas dasar itu lah, ELSAM mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memulihkan akses terhadap informasi di Papua dan Papua Barat dengan menghentikan penutupan internet di kedua wilayah tersebut.

"Kami juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan dan mempublikasikan penjelasan yang memadai terkait alasan hukum, yang menjadi dasar bagi tindakan penutupan internet di Papua dan Papua Barat," kata ELSAM.

Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet menuntut pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, untuk segera menyalakan kembali jaringan internet di Papua dan Papua Barat.

Sebab, pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi.

“Tuntutan ini akan menjadi salah satu jalan yang akan ditempuh untuk mengupayakan agar internet di Papua dan Papua Barat dinyalakan lagi secepatnya,” ujar Executive Director SAFEnet Damar Juniarto melalui siaran pers, Kamis, 22 Agustus 2019.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemblokiran internet di Provinsi Papua dan Papua Barat demi kebaikan bersama. "Iya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2019.

 FRANSISCA CHRISTY/ANDITA RAHMA






Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

1 hari lalu

Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

Sri Mulyani menyebut operasi penambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah berkontribusi sebesar $2 miliar bagi penerimaan negara


Anies Baswedan Bakal Mengikuti Perayaan Natal Nasional di Papua

3 hari lalu

Anies Baswedan Bakal Mengikuti Perayaan Natal Nasional di Papua

Anies Baswedan akan mengikuti Perayaan Natal Nasional yang digelar DPW Partai NasDen Papua pada 8 - 9 Desember 2022.


Inilah Daftar Daerah yang Siaran TV Analog Dimatikan

3 hari lalu

Inilah Daftar Daerah yang Siaran TV Analog Dimatikan

Dalam mendukung program migrasi TV digital, Kominfo telah melakukan penghentian siaran TV analog di berbagai daerah. Berikut daftar lengkapnya.


Antisipasi Krisis Pangan, Bulog Papua dan Papua Baratkan Siapkan 100 Ton Beras

4 hari lalu

Antisipasi Krisis Pangan, Bulog Papua dan Papua Baratkan Siapkan 100 Ton Beras

Bulog Papua dan Papua Barat menjadi induk dalam menyalurkan beras saat bencana.


Anies Baswedan Safari ke Aceh, NasDem Targetkan Bisa Menang 85 Persen

4 hari lalu

Anies Baswedan Safari ke Aceh, NasDem Targetkan Bisa Menang 85 Persen

Anies Baswedan, menyambangi Aceh sejak Jumat 2 Desember hingga hari ini. i NasDem mengklaim sambutan masyarakat Aceh menyambut Anies luar biasa.


Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin Setelah DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

5 hari lalu

Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin Setelah DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Komisi I DPR telah menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menjadi calon panglima TNI baru.


Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

5 hari lalu

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

Laksamana Yudo Margono memastikan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua.


Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Siang Ini, DPR Bakal Dalami Isu Alutsista hingga Papua

6 hari lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Siang Ini, DPR Bakal Dalami Isu Alutsista hingga Papua

Komisi I DPR bakal menggelar uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pukul 13.30


Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

8 hari lalu

Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

Polisi membenarkan seorang anggota Polres Yahukimo tewas ditembak saat sedang berada di depan ATM Bank BRI di Yahukimo, Papua Pegunungan.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

8 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.