Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kunjungi Manokwari, Wiranto Sampaikan Pesan Damai Presiden Jokowi

image-gnews
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memberikan keterangan, di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019. Wiranto menyapaikan keterangan terkait kerusuhan di Wanokwari, Papua. TEMPO/Subekti.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memberikan keterangan, di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019. Wiranto menyapaikan keterangan terkait kerusuhan di Wanokwari, Papua. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Manokwari–Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa persoalan apa pun yang terjadi hingga berdampak pada terganggunya keamanan masyarakat di Papua dan Papua Barat tidak dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena NKRI tetap harga mati dari Sabang sampai Merauke. Hal ini dikatakan Wiranto saat melalukan tatapmuka bersama tokoh masyarakat Manokwari, Papua Barat, Kamis, 22 Agustus 2019.

Dia mengatakan bahwa dalam kunjungannya bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian hanya ingin menyampaikan pesan damai atas perintah Presiden Joko Widodo kepada warga asli Papua Barat. Terkait masalah yang terjadi di Surabaya dan Malang, kata Wiranto, bukan perbuatan pemerintah, melainkan ulah oknum yang memprovokasi kondisi.

“Apapun yang terjadi, NKRI harga mati, dari Sabang sampai Merauke. Saya kira Gubernur Jatim sudah sampaikan bahwa kejadian di Malang dan Surabaya bukan perbuatan pemerintah, tapi perbuatan oknum-oknum yang memang hobinya seperti itu,” ujar Wiranto.

Wiranto menuturkan kedatangannya bersama pimpinan tentara dan polisi bukan untuk memata-matai atau mengawasi kejadian, melainkan hanya ingin ‘menyalami’ warga Papua Barat karena telah terjadi insiden yang sangat disesalkan. “Kejadian yang ada kami pun sangat sesalkan, tapi sudah terjadi. Semua bukan karena disengaja, tapi adanya oknum-oknum yang tidak bisa menahan diri, sehingga terjadi seperti demikian,” katanya.

Ihwal akar persoalan yang berdampak ke Papua dan Papua Barat, Wiranto berharap sebaiknya diselesaikan dengan cara-cara damai seperti musyawarah untuk mufakat. Atau melalui jalur komunikasi yang ada, sehingga tidak terpancing emosi dan melakukan aksi-aksi negatif dan merugikan.

Dia juga mengajak warga Papua Barat untuk menyadari bahwa semua ada dalam negara yang berbineka tunggal ika. “Kita harus rawat persatuan yang ada untuk tetap menjaga stabilitas politik, keamanan dan sosial, karena tugas kita untuk membangun bangsa, bukan menghancurkan,” kata Wiranto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

George Celcius Auparay, tokoh masyarakat Manokwari mengatakan, kedatangan Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri sama sekali tidak memberikan jawaban terhadap akar persoalan yang terjadi hingga berdampak ke Papua dan Papua Barat. “Ini menyangkut harga diri orang Papua. Tidak bisa sekedar datang beri ceramah lalu pergi begitu saja,” kata Auparay.

Mantan Sekertaris Daerah Papua Barat ini juga mengatakan bahwa pertemuan dengan tiga utusan Presiden Jokowi itu sama sekali tidak menjawab aspirasi orang Papua di wilayah Papua Barat. Dia berharap ada pertemuan besar yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi untuk bertatapmuka dengan seluruh warga Papua.

“Persoalan ini tidak bisa selesai dengan saling memaafkan. Ini persoalan besar yang menyinggung rasa orang Papua. Maka harus ada pertemuan besar antara orang papua dan Presiden Jokowi untuk mencari solusi penyelesaian,” ucapnya.

HANS ARNOLD KAPISA (MANOKWARI)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

14 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

15 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

20 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

2 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

Anggota TNI kembali melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Begini kata organisasi masyarakat sipil.


Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

2 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

Juru Bicara TPNBP-OBM, Sebby Sambom, membantah soal dugaan korban atau warga yang disiksa prajurit TNI merupakan anggotanya.


TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

2 hari lalu

TPNPB OPM bersama Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera setahun terakhir. Dokumentasi TPNPB OPM
TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

Pemerintah Selandia Baru mengakui kedaulatan Indonesia di Papua. Mereka meminta KKB pimpinan Egianus Kogoya segera melepaskan Philip.