Selasa, 24 September 2019

KPU Dorong DPR Revisi Terbatas Undang-Undang Pemilu

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Sidang tersebut digelar selama empat hari mulai 9 Juli 2019 hingga 12 Juli 2019 berdasarkan pengelompokan jadwal provinsi yang telah ditentukan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Sidang tersebut digelar selama empat hari mulai 9 Juli 2019 hingga 12 Juli 2019 berdasarkan pengelompokan jadwal provinsi yang telah ditentukan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan akan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    "Kebutuhan UU itu mendesak. Pilkadanya sekarang, kok, masih tahun depan. Pasca keluarnya UU Nomor 7 tahun 2017, beberapa ya memang harus berubah," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantornya pada Kamis, 22 Agustus 2019.

    Pertama, KPU merasa perlu mengatur aturan dan regulasi mantan tindak pidana korupsi yang mencalonkan diri dalam Pemilu. Kedua, KPU juga ingin merevisi soal e-rekapitulasi yang dapat melengkapi UU Nomor 10 tahun 2016.

    Arief menjelaskan, ada dua cara untuk merevisi UU, yaitu jalur legislatif atau yudisial lewat Mahkamah Konstitusi. Meski KPU tak dilarang memasukkan aturannya ke Peraturan KPU, namun menurut pengalaman, Arief mengaku revisi terbatas dapat memperkuat PKPU.

    "KPU kan mengatur dalam aturan KPU. Pembuat UU mengatur dalam UU, otoritas dan kewenangannya. Kalau mau kuat, ya, tentu dari UU-nya," ujar Arief.

    Untuk itu Arief mengatakan, pihaknya akan mendorong Komisi II DPR RI untuk melakukan revisi terbatas UU Pemilu. Arief mengatakan hal itu akan disampaikan ketika rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. "Habis ini kami bicara itu dan mudah-mudahan pembahasan itu, ide itu, bisa mendorong mereka segera revisi," kata Arief.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Chip Smart SIM Catat Data Forensik dan Pelanggaran Lalu Lintas

    Berbeda dari kartu SIM sebelumnya, Smart SIM memiliki tampilan baru dan sejumlah fitur tambahan. Termasuk menjadi dompet elektronik.