KPU Dorong DPR Revisi Terbatas Undang-Undang Pemilu

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Sidang tersebut digelar selama empat hari mulai 9 Juli 2019 hingga 12 Juli 2019 berdasarkan pengelompokan jadwal provinsi yang telah ditentukan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan akan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Kebutuhan UU itu mendesak. Pilkadanya sekarang, kok, masih tahun depan. Pasca keluarnya UU Nomor 7 tahun 2017, beberapa ya memang harus berubah," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantornya pada Kamis, 22 Agustus 2019.

Pertama, KPU merasa perlu mengatur aturan dan regulasi mantan tindak pidana korupsi yang mencalonkan diri dalam Pemilu. Kedua, KPU juga ingin merevisi soal e-rekapitulasi yang dapat melengkapi UU Nomor 10 tahun 2016.

Arief menjelaskan, ada dua cara untuk merevisi UU, yaitu jalur legislatif atau yudisial lewat Mahkamah Konstitusi. Meski KPU tak dilarang memasukkan aturannya ke Peraturan KPU, namun menurut pengalaman, Arief mengaku revisi terbatas dapat memperkuat PKPU.

"KPU kan mengatur dalam aturan KPU. Pembuat UU mengatur dalam UU, otoritas dan kewenangannya. Kalau mau kuat, ya, tentu dari UU-nya," ujar Arief.

Untuk itu Arief mengatakan, pihaknya akan mendorong Komisi II DPR RI untuk melakukan revisi terbatas UU Pemilu. Arief mengatakan hal itu akan disampaikan ketika rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. "Habis ini kami bicara itu dan mudah-mudahan pembahasan itu, ide itu, bisa mendorong mereka segera revisi," kata Arief.






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

11 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

11 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

14 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

17 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

18 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

18 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.