Moeldoko Sebut Dua Kelompok Cemas Jika Papua Sejahtera

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko, mengisi acara diskusi di DPP GMNI, Jalan Cikini, Nomor 69, Jakarta, Senin 22 Juli 2019. TEMPo/Fikri

    Kepala Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko, mengisi acara diskusi di DPP GMNI, Jalan Cikini, Nomor 69, Jakarta, Senin 22 Juli 2019. TEMPo/Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada dua kelompok di Papua yang cemas jika masyarakat Papua sejahtera. Ini diungkapkan Moeldoko terkait kondisi terakhir yang terjadi di Papua.

    "Ada kelompok-kelompok tertentu, baik itu pergerakan poros bersenjata maupun pergerakan poros politik itu justru terganggu, dan ada kecemasan nyata," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.

    Moeldoko mengatakan, keberadaan dua kelompok itu pun menjadi paradoks buat Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya, kata Moeldoko, Jokowi ingin membangun Papua agar masyarakatnya sejahtera.

    Namun, niat itu rupanya tidak disenangi kedua kelompok tersebut. "Kenapa demikian, karena kalau Papua maju mereka tak punya alasan lagi sebagai bahan jualan ke luar negeri. Ini yang kita amati," katanya.

    Menurut Moeldoko, jika masyarakat Papua sejahtera, pengaruh kelompok bersenjata itu akan semakin berkurang terhadap masyarakat. Demikian pula terhadap kelompok poros politik. Begitu melihat masyarakat Papua maju, maka tak ada alasan bagi mereka untuk menjual kondisi Papua termarjinal.

    Moeldoko menyebutkan, hal itu terlihat pada saat pembangunan jalan dan infrastruktur pendidikan selalu diganggu. Mantan Panglima TNI itu juga menilai, kelompok-kelompok tersebut masih berupaya mengganggu, seperti adanya aksi pembakaran gedung DPRD Papua Barat beberapa hari lalu.

    "Untuk itu saya bisa mengatakan, ada kecemasan yang nyata atas perubahan Papua yang menuju ke baik karena pembangunan yang telah dilancarkan Pak Jokowi yang luar biasa," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.