Batasi Internet di Papua, Elsam: Pemerintah Langgar Konstitusi


TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai tindakan pemerintah yang memperlambat akses Internet (throttling) di wilayah Papua melanggar hak konstitusional masyarakat. 

Bahkan, Dewan HAM PBB, kata Elsam, mengecam praktik penutupan internet sebagai tindakan disruptif terhadap akses terhadap informasi online.

"Rentetan tindakan penutupan internet tersebut merupakan catatan buruk dalam tata kelola internet di Indonesia, yang seharusnya konsisten dengan penghormatan hak asasi manusia dan demokrasi," ujar peneliti Elsam, Wahyudi Djafar, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis, 22 Agustus 2019.

Wahyudi mengatakan akan ada beberapa kerugian dengan pembatasan internet ini. Pertama, menghambat akses masyarakat untuk bertukar informasi penting terkait keamanan.

Kemudian, menghalangi masyarakat untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dalam hal darurat. Lalu, menyulitkan kerja-kerja jurnalisme dan tingginya dampak negatif penutupan internet terhadap ekonomi sebuah negara.

"Pemerintah, alih-alih mengembalikan keadaan menjadi kondusif dan normal, internet shutdown justru menyebabkan meningkatnya intensitas kekerasan saat berlangsungnya unjuk rasa," kata Wahyudi. 

Kendati demikian, Wahyudi menjelaskan sebenarnya dalam keadaan darurat negara memang diperbolehkan adanya tindakan pembatasan (termasuk akses informasi), dalam rangka pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum. 

Namun, dalam pembatasan ini, Wahyudi menilai, pemerintah Indonesia gagal menerjemahkan unsur pembatasan, terutama dengan alasan ‘keadaan darurat'. Bahkan, siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tidak menjelaskan keadaan darurat secara gamblang. 

Atas dasar itu lah, Wahyudi mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memulihkan akses terhadap informasi di Papua dan Papua Barat dengan menghentikan penutupan internet di kedua wilayah tersebut.






Mamat Alkatiri Dilaporkan Pasal Pencemaran Nama Baik, Ini Profil Komika Asal Fakfak

12 jam lalu

Mamat Alkatiri Dilaporkan Pasal Pencemaran Nama Baik, Ini Profil Komika Asal Fakfak

Mamat Alkatiri asal Fakfak, Papua Barat ini dilaporkan Hillary Brigitta Laut dengan pasal pencemaran nama baik. Ini profil komika itu.


Orasi Ilmiah di Papua, Bahlil Ditanya Mahasiswa soal Investasi Tambang

1 hari lalu

Orasi Ilmiah di Papua, Bahlil Ditanya Mahasiswa soal Investasi Tambang

Bahlil mengatakan agar sebuah daerah menarik untuk investor, pemerintah setempat perlu menjaga stabilisasi ekonomi dan keamanannya.


Polisi Kantongi Identitas 11 Anggota KKB Penyerang Pekerja Trans Papua

1 hari lalu

Polisi Kantongi Identitas 11 Anggota KKB Penyerang Pekerja Trans Papua

Penyerangan KKB terhadap 14 orang pekerja proyek pembangunan jalan Trans Papua Barat terjadi pada Kamis, 29 September 2022. Empat orang tewas.


Terkini Bisnis: Janji Freeport Bangun Industri Pengolahan di Papua, Ridwan Kamil Gesit 5000

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Janji Freeport Bangun Industri Pengolahan di Papua, Ridwan Kamil Gesit 5000

Chairman of the Board & CEO Freeport Mc-MoRan, Richard C Adkerson, menjanjikan bakal membangun industri pengolahan di Papua pada 2024.


UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

1 hari lalu

UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

Selain memberikan beasiswa kepada 60 mahasiswa, PT Freeport Indonesia juga mengucurkan dana penelitian senilai Rp 1,5 miliar.


Hari Ini di 2010, Banjir Bandang di Wasior yang Tewaskan 158 Orang dan 145 Lainnya Hilang

3 hari lalu

Hari Ini di 2010, Banjir Bandang di Wasior yang Tewaskan 158 Orang dan 145 Lainnya Hilang

Selain korban jiwa, peristiwa banjir bandang menyebabkan banyak infrastruktur di Wasior hancur termasuk lapangan udara di Wasior,


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

3 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

3 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

3 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

4 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.