Cak Imin: Menteri Agama Ya Biasanya dari Nahdlatul Ulama

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Spanduk-spanduk Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpasang di sejumlah titik di kawasan lokasi muktamar, Nusa Dua, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019. Dalam spanduk-spanduk ini nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ditulis

    Spanduk-spanduk Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpasang di sejumlah titik di kawasan lokasi muktamar, Nusa Dua, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019. Dalam spanduk-spanduk ini nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ditulis "Gus AMI." Foto: Istimewa/Panitia Muktamar PKB.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan Menteri Agama biasanya menjadi jatah Nahdlatul Ulama (NU). "Ya biasanya NU. Mayoritas agama Islam kan NU," kata dia di The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Rabu malam, 21 Agustus 2019.

    Cak Imin mengatakan Menteri Agama harus memiliki terobosan-terobosan cara pandang. "Yang penting kementerian agama harus punya terobosan baru hadapi cara pandang keagamaan," kata Muhaimin.

    Meski begitu, Cak Imin tak menyebut siapa figur yang dia jagokan. Dia juga menghindar saat ditanya soal pembicaraan menteri dengan Jokowi.

    "Belum, belum ada," kata dia. Muhaimin mengklaim PKB menyerahkan soal pembahasan dan penyusunan kabinet kepada Jokowi.

    PKB memiliki seorang kader yang digadang-gadang menjadi Menteri Agama, yakni Maman Imanulhaq. Maman pernah menyatakan kesiapannya jika benar ditunjuk oleh Jokowi.

    "Siap. Semua kader partai tentu puncak keinginannya adalah kalau enggak jadi presiden, ya jadi menteri," kata Maman ketika ditanya soal Menteri Agama di D'Consulate Lounge, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.