Ibu Kota Baru, Pengamat Tata Kota Kalimantan: Kaltim Lebih Cocok

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Sebelumnya Jokowi mengakui, Gubernur Kalimantan Tengah telah memaparkan kepada dirinya terkait kesiapan Kalteng jika dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru.  ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Sebelumnya Jokowi mengakui, Gubernur Kalimantan Tengah telah memaparkan kepada dirinya terkait kesiapan Kalteng jika dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Institut Teknologi Kalimantan Farid Nurrahman mengatakan Kalimantan Timur lebih cocok menjadi ibu kota ketimbang wilayah lain di pulau itu.

    "Jadi kalau kita mulai dari hasil kajian yang ada. Memang menunjukkan Kaltim lebih unggul dibanding calon lain. Baik dari segi infrastruktur dan kesiapan lahan," kata Farid kepada Tempo, Rabu, 21 Agustus 2019.

    Selain soal infrastruktur, Farid mengatakan Kalimantan Timur juga relatif lebih aman dari konflik sosial. 

    Secara keseluruhan, Farid mengatakan seharusnya tak perlu ada egonsentris di antara provinsi yang ada di Kalimantan. Sebab, seluruh provinsi akan terkena dampak baik, terutama dari segi perekonomian dan peningkatan pembangunan infrastruktur.

    "Yang sekarang perlu dipikirkan dan dikaji itu bentuk kota administratif seperti apa. Apakah bentuk provinsi baru atau bentuk satu kawasan kabupaten atau kota. Itu yang patut dipikirkan sekarang," kata Farid yang pernah menjadi narasumber di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang secara terang-terangan akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Ia mengatakan ada dua pilihan Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah. "2023 pidah, maksimal 2024." kata Jokowi saat menerima Tempo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.