Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Provinsi Papua Barat Jamin Manokwari Sudah Aman

Reporter

image-gnews
Sejumlah polisi membersihkan sisa kerusuhan di salah satu ruas jalan di Manokwari, Papua Barat, Selasa, 20 Agustus 2019. Kondisi Manokwari sudah kondusif dan warga mulai melakukan aktivitas di ruang publik meskipun dalam skala terbatas. ANTARA
Sejumlah polisi membersihkan sisa kerusuhan di salah satu ruas jalan di Manokwari, Papua Barat, Selasa, 20 Agustus 2019. Kondisi Manokwari sudah kondusif dan warga mulai melakukan aktivitas di ruang publik meskipun dalam skala terbatas. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Manokwari - Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan jaminan bahwa situasi di wilayah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, sudah aman.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani di Manokwari dalam jumpa pers di Manokwari, Rabu, 21 Agustus 2019, mengharapkan seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat segera beraktivitas seperti biasa.

Ia memahami, pasca peristiwa kericuhan yang terjadi pada Senin (19/8), masyarakat mengalami trauma atas situasi keamanan di Manokwari. Sehingga hingga saat ini mereka masih enggan beraktivitas seperti biasa karena alasan keamanan.

"Kita sudah menggelar pertemuan antara unsur pimpinan daerah juga dengan para tokoh masyarakat, agama termasuk aktivis mahasiswa. Sudah ada komitmen bersama untuk memberikan jaminan keamanan, sudah ada garansi bahwa Manokwari sudah aman," kata Lakotani.

Ia pun memerintah seluruh ASN untuk kembali berkantor dan memberikan pelayanan seperti biasa. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri sedang bekerja keras agar keamanan di daerah ini terus berlanjut.

Kepala Biro Operasional Polda Papua Barat, Kombes Muhammad Sagi pada kesempatan yang sama berharap masyarakat tidak mempercayai hoaks atau informasi bohong. Ia juga mengimbau masyarakat tidak serta merta menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau ada informasi berantai masuk, cek dulu kebenarannya. Jangan langsung disebar karena itu akan memperburuk suasana," kata Sagi.

Polda Papua Barat maupun Polres Manokwari, lanjutnya, siap memberikan informasi terkini tentang situasi keamanan di seluruh Papua Barat.

Pantauan wartawan ANTARA, meskipun situasi Manokwari sudah cukup kondusif, aktivitas perekonomian dan layanan pemerintahan di Manokwari belum kembali pulih seperti biasanya. Saat ini arus lalu lintas di jalanan Kota Manokwari sudah seluruhnya pulih, namun toko dan pasar belum seluruhnya buka.

Satuan Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang sebelumnya tutup saat aksi berlangsung, saat ini pun sudah beroperasi. Begitu pula moda transportasi baik roda empat maupun roda dua yang memberikan pelayanan di wilayah kota Manokwari.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

8 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Bendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR

10 hari lalu

Kejaksaan Agung menangkap dua tersangka korupsi dana tambahan penghasilan Dinas Transmigrasi dan  Tenaga Kerja Papua Barat. Dok Kejaksaan Agung.
Bendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR

Dugaan sementara kerugian keuangan negara akibat korupsi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat itu sebesar Rp 1.074.118.209.


Kejati Papua Barat Tangkap DPO Penggelapan Dana Hibah Pengadaan Ternak di Bandara Soekarno-Hatta

10 hari lalu

Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com
Kejati Papua Barat Tangkap DPO Penggelapan Dana Hibah Pengadaan Ternak di Bandara Soekarno-Hatta

DIU masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Sorong, dalam perkara korupsi penggelapan dana hibah Papua Barat.


Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Unggul di Papua Barat, Disusul Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin

15 hari lalu

Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka bersama Istri Selvi Ananda mengendarai motor saat tiba di lokasi kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. Prabowo - Gibran menggelar kampanye akbar bertajuk
Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Unggul di Papua Barat, Disusul Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin

Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya, mengungkapkan pasangan Anies-Muhaimin mengumpulkan sebanyak 37.459 suara, pasangan Prabowo-Gibran 172.965 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud 120.565 suara.


Mantan Kadis Transmigrasi Papua Barat Jadi Tersangka Korupsi Dana Tambahan PNS

27 hari lalu

Ilustrasi kurs rupiah dan mata uang Indonesia. Getty Images
Mantan Kadis Transmigrasi Papua Barat Jadi Tersangka Korupsi Dana Tambahan PNS

Mantan Kadis FDJS diduga korupsi dana tambahan penghasilan beban kerja PNS di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat tahun 2023.


KPK Panggil Akhmad Faiz Mubarok Staf Anggota BPK VI Pius Lustrilanang

28 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, Ari Suryono resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. KPK kembali resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Ari Suryono, sebelumnya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, telah ditahan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Panggil Akhmad Faiz Mubarok Staf Anggota BPK VI Pius Lustrilanang

Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Kasubagset Anggota VI BPK RI Akhmad Faiz M.


Kejati Papua Barat Siapkan 10 Jaksa Pengacara Negara untuk KPU Hadapi Gugatan Pemilu 2024

45 hari lalu

Sejumlah pejabat pemerintahan melihat kerusakan surat suara rusak saat pemusnahan di Gudang Logistik KIP Lhokseumawe, Aceh, Selasa 13 Februari 2024. Pemusnahan 599 lembar surat suara yang rusak dan tidak layak digunakan tersebut untuk menghindari penyalahgunaan serta potrensi kecurangan dalam Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Rahmad
Kejati Papua Barat Siapkan 10 Jaksa Pengacara Negara untuk KPU Hadapi Gugatan Pemilu 2024

Setiap kejaksaan negeri di Papua Barat juga telah menyiapkan jaksa pengacara negara untuk mendampingi KPU menghadapi gugatan Pemilu 2024.


Masyarakat Papua Barat Serahkan 2 Senjata Api Rakitan Mahar Pernikahan ke Polresta Manokwari

53 hari lalu

Wakapolresta Manokwari Komisaris Polisi Agustina Sineri ungkap hasil penelusuran peredaran senjata api rakitan di Manokwari, Papua Barat. ANTARA/Fransiskus Salu Weking.
Masyarakat Papua Barat Serahkan 2 Senjata Api Rakitan Mahar Pernikahan ke Polresta Manokwari

Polresta Manokwari telah menangkap sindikat penjualan senjata api rakitan itu pada 22 Oktober 2023.


Mantan Kabinda Papua Barat dan Eks Kepala BPN Sorong Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tanah

54 hari lalu

Ilustrasi sertifikat tanah. Istimewa
Mantan Kabinda Papua Barat dan Eks Kepala BPN Sorong Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tanah

Polisi juga menetapkan istri eks Kepala BPN Sorong sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah. Satu terlapor lain adalah seorang caleg.


Sidang Dakwaan Pj Bupati Sorong Suap BPK Digelar Rabu Mendatang di Pengadilan Tipikor Manokwari

29 Januari 2024

Yan Piet Mosso. ANTARA
Sidang Dakwaan Pj Bupati Sorong Suap BPK Digelar Rabu Mendatang di Pengadilan Tipikor Manokwari

Sidang perdana Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dalam kasus dugaan suap BPK di Kabupaten Sorong digelar pada Rabu, 31 Januari mendatang.