KPK Tahan Jaksa Kejari Solo dalam Kasus Suap Gorong-gorong Yogyakarta

Reporter

Petugas menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap anggota jaksa, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Tiga tersangka dalam OTT tersebut, yaitu Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana, jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitra, dan jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono dalam kasus suap proyek rehabilitasi saluran air hujan di Kota Yogyakarta. Dia ditahan di rumah tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

"Tersangka SSL, ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cab. KPK di Pomdam Jaya Guntur," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu, 21 Agustus 2019.

KPK menyangka Satriawan bersama jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eka Safitra menerima suap dari Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri, Gabriella Yuan Ana. Suap diberikan agar keduanya membantu perusahaan Gabriella memenangi lelang proyek rehabilitasi saluran air di Jalan Supomo, Yogyakarta tahun anggaran 2019 dengan nilai Rp10,8 miliar.

KPK menduga total uang yang telah diterima Eka sebanyak Rp 221,74 juta. Dalam kasus itu, Satriawan diduga berperan memperkenalkan Eka kepada Gabriella.

Penyerahan diduga dilakukan dalam tiga tahap. Pada penyerahan tahap ketiga, 19 Agustus lalu, tim KPK menangkap Gabriella dan Eka. Namun, Satriawan belum tertangkap. Siang ini, Kejaksaan Agung menyerahkan Satriawan ke KPK.

Setelah diperiksa selama beberapa jam oleh KPK, Satriawan resmi mengenakan baju tahanan. Ketika keluar dari gedung KPK pada pukul 23.00, Satriawan memilih bungkam. Dia berjalan cepat sambil menunduk ke arah mobil tahanan.






KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

54 menit lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

2 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

2 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

3 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

3 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Lewat Aplikasi Khusus, Yogyakarta Genjot Sertifikasi Pramuwisata

8 jam lalu

Lewat Aplikasi Khusus, Yogyakarta Genjot Sertifikasi Pramuwisata

Kepiawaian pramuwisata memegang peran terhadap kehadiran dari para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

16 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

16 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

17 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.