Jadi Ketua PKB Lagi, Cak Imin Kini Punya Wewenang Lebih ke Partai

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh  di kantor DPP Nasdem pada Senin, 22 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Nasdem pada Senin, 22 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Bali - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kini memiliki kewenangan lebih untuk membuat diskresi dalam periode kepemimpinan 2019-2024.

    Sekretaris Jenderal PKB demisioner Hanif Dhakiri mengatakan frasa mandataris tunggal ini merupakan sesuatu yang baru untuk kepengurusan partai periode 2019-2024.

    "Di dalam konteks Muktamar ini diputuskan sebagai mandataris tunggal, maka ada ruang diskresi yang diberikan kepada ketua umum," kata Hanif di The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Rabu, 21 Agustus 2019.

    Hanif menuturkan ada beberapa kewenangan dari mandataris tunggal. Seperti, kewenangan penuh untuk menyusun struktur kepengurusan partai atau membuat diskresi kebijakan untuk menyikapi dinamika yang berkembang.

    Menurut Hanif, kewenangan ini diberikan lantaran dinamika politik yang kadang harus ditanggapi dengan cepat.

    "Misal ada perkembangan-perkembangan yang kalau kita harus ngumpulin banyak orang lagi menjadi sangat tidak efektif dan efisien. Makanya ada ruang," kata dia.

    Hanif mengatakan mandataris tunggal Cak Imin ini masuk dalam perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PKB. "Sebenarnya dalam partai PKB ini sudah begitu, ini seperti perlembagaan saja," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.