Bambang Soesatyo Ogah Terlibat Lagi dalam Revisi UU MD3

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) menyerahkan Draft RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Draft ini diberikan dalam sidang Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) menyerahkan Draft RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Draft ini diberikan dalam sidang Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menolak wacana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ini terkait usulan penambahan kuota pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang.

    "Saya tetap berpegang kepada posisi saya sebagai ketua DPR yang telah menyelesaikan UU MD3. Dan saya tidak mau terlibat lagi dalam perubahan UU MD3. Itu statement saya," ujar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 21 Agustus 2019.

    Usul penambahan kuota pimpinan MPR ini pertama kali diusulkan oleh PAN. Anggota MPR Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan, usulan ini tujuannya untuk mencegah seteru partai dalam memperebutkan kuota pimpinan MPR saat ini. Usulan ini menuai banyak kritikan. Selain dinilai menguras banyak anggaran, usulan ini juga disoroti karena mempermainkan UU MD3 yang baru direvisi dan belum dijalankan.

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, tidak ada argumen yang kuat dan subtantif untuk menambah jumlah kursi pimpinan MPR kecuali karena kehendak untuk berbagi kekuasaan. Cara pikir ini, ujar Rangkuti, menunjukkan perasaan dominatif DPR atas MPR.

    "Padahal, MPR adalah ruang bertemunya DPR dengan DPD dalam kapasitas yang sama. Lalu, mengapa setiap partai harus dapat kursi MPR sementara DPD hanya diwakili oleh satu pimpinan?" ujar Rangkuti saat dihubungi terpisah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.