LBH Pers Desak Kementerian Kominfo Minta Maaf pada Veronica Koman

Reporter

Gambar tangkapan layar artikel Kominfo terkait hoaks tentang penculikan dua pengantar makanan untuk mahasiswa Papua.

TEMPO.CO, Jakarta-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meralat secara resmi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Veronica Koman atas postingan terkait penangkapan oleh polisi dua mahasiswa pengantar makanan dan minuman ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat pekan lalu.

Namun pada Senin, 19 Agustus 2019, beredar rilis dari Kementerian Kominfo yang menyatakan informasi tentang penculikan pengantar makanan dan minuman di Asrama Papua Surabaya adalah hoax. Diksi "penculikan" berasal dari rilis Kementerian Kominfo.

Rilis tersebut berjudul “[HOAKS] Polres Surabaya Menculik Dua Orang Pengantar Makanan untuk Mahasiswa Papua”. Dalam rilis tersebut juga disertakan screen capture postingan Veronica Koman dengan disertai label cap “DISINFORMASI”.

Menurut LBH Pers, postingan Veronica menggunakan diksi “penangkapan” terhadap kedua pengantar makanan dan minuman. Veronica tidak pernah menyebarkan informasi penculikan dalam akun media sosialnya. Veronica Koman merupakan pendamping mahasiswa Papua.

"Postingan Veronica Koman sama sekali tidak menyebut adanya penculikan terhadap dua orang pengantar makanan dan minuman di Asrama Papua, Surabaya," kata LBH Pers dalam siaran persnya, Rabu, 21 Agustus 2019.

Dalam rilis yang menyertakan nara hubung Ade Wahyudin dan Gading Yonggar Dita itu, LBH Pers melihat diksi "penangkapan" merupakan bentuk upaya paksa yang menjadi wewenang kepolisian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan "penculikan" merupakan tindakan kejahatan.

Kekeliruan rilis Kementerian Kominfo tersebut dinilai LBH Pers sangat fatal dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. LBH Pers mengkhawatirkan lembaga yang diharapkan sebagai pemberi informasi yang akurat malah justru sebalikanya menyebarkan disinformasi.

LBH Pers berharap kementrian tersebut melakukan evaluasi atas kerja cek fakta agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Karena rilis tersebut seolah-olah menganggap postingan Veronica mengabarkan informasi penculikan.

MARVELA






Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Jabodetabek Mundur ke 2 November, Ini Penjelasan Kominfo

7 jam lalu

Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Jabodetabek Mundur ke 2 November, Ini Penjelasan Kominfo

Kominfo Tunda implementasi Analog Switch Off (ASO) Jabodetabek dari 5 Oktober 2022 menjadi 2 November 2022.


Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

4 hari lalu

Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

Ade Wahyudin mengatakan redaksi Narasi menerima ancaman dengan pesan masuk "diam atau mati" ke dalam server situs web Narasi.


Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

4 hari lalu

Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

OPPO A77s diperkirakan segera diperkenalkan dalam beberapa pekan mendatang.


ASO 5 Oktober di Jabodetabek, Sosialisasi dan Distribusi STB Diminta Ditingkatkan

8 hari lalu

ASO 5 Oktober di Jabodetabek, Sosialisasi dan Distribusi STB Diminta Ditingkatkan

Laju pembagian STB untuk program ASO berbeda-beda di Jabodetabek. Masih ada warga yang memahaminya sekadar pembagian antena baru.


Kominfo: 566 Lembaga Penyiaran Sudah Migrasi ke Siaran Digital

11 hari lalu

Kominfo: 566 Lembaga Penyiaran Sudah Migrasi ke Siaran Digital

Kominfo menyebut 566 dari 693 lembaga penyiaran pemegang izin siaran analog sudah bermigrasi dari siaran tv analog ke siaran digital.


Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

11 hari lalu

Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

Bambang Widjojanto ingat betul Adnan Buyung Nasution yang memberinya jalan di LBH dan YLBHI kemudian. Begini kesannya terhadap pendekar hukum itu.


7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

11 hari lalu

7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

Adnan Buyung Nasution sudah 7 tahun berpulang. Pemikiran pendiri LBH dan YLBHI, advokat sekaligus aktivis HAM ini terus bergaung hingga saat ini.


RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

12 hari lalu

RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

Kado berharap pertemuan pengemudi dengan DPR pada 28 September besok bisa menghasilkan kesepakatan.


UU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu Membahu

13 hari lalu

UU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu Membahu

Keberadaan UU PDP tidak akan mengurangi aksi peretasan secara langsung.


Sanksi UU PDP Terhadap Data Bocor, Menkomifo: Pidana Hingga Denda Rp 6 Miliar

14 hari lalu

Sanksi UU PDP Terhadap Data Bocor, Menkomifo: Pidana Hingga Denda Rp 6 Miliar

Dalam UU PDP yang baru disahkan hari ini, diatur tentang sanksi yang akan dijatuhkan bila terjadi kebocoran data pribadi oleh pengendali data