Polri Terjunkan 2 Satuan Setingkat Kompi ke Fakfak

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera Bintang Kejora berkibar di Depan Gedung Kantor Dewan Adat di Fakfak, Papua Barat, pasca aksi demonstrasi berujung rusuh, Rabu, 21 Agustus 2019. Sumber Foto: Istimewa

    Bendera Bintang Kejora berkibar di Depan Gedung Kantor Dewan Adat di Fakfak, Papua Barat, pasca aksi demonstrasi berujung rusuh, Rabu, 21 Agustus 2019. Sumber Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya telah menerjunkan dua satuan setingkat kompi (SSK) dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat ke Fakfak, Papua Barat, pada Rabu, 21 Agustus 2019.

    Penambahan pasukan itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kerusuhan susulan. Meski begitu, Dedi mengatakan, jumlah tersebut sudah cukup karena tokoh masyarakat setempat dan tokoh agama sudah bekerja sama menenangkan situasi.

    "Karena tujuan kehadiran aparat itu dalam rangka menjamin keamanan bersama seluruh komponen masyarakat," ujar Dedi di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 21 Agustus 2019.

    Kerusuhan di Fakfak, Papua Barat, terjadi Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIT. Kepala Kepolisian Resor Fakfak Ajun Komisaris Besar Deddy Four Millewa mengatakan, pengibaran bendera kejora oleh organisasi papua merdeka atau OPM menjadi penyulut ricuh di Fakfak.

    Warga setempat yang tergabung dalam Masyarakat Barisan Merah Putih, kata Deddy, langsung meminta OPM menurunkan bendera kejora tersebut. Namun, para warga tersebut malah mendapat perlawanan dari OPM sehingga kemudian menimbulkan aksi saling serang.

    Deddy juga mengatakan, OPM sempat ingin membakar bandar udara (bandara) dan kantor pemerintah daerah setempat. "Tapi berhasil kami amankan. Setelah itu mereka malah lari ke pasar, mereka bakar pasar. Ketika pasar dibakar, masyarakat menyerang balik," ucap dia.

    Kendati demikian, Deddy memastikan situasi di Fakfak saat ini telah kondusif. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.