MPR Kebut Pembahasan Penambahan Kuota Pimpinan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengundang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan buka pasa bersama di rumah dinas Ketua MPR di Widya Candra, Jakarta pada Jumat, 10 Mei 2019.

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengundang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan buka pasa bersama di rumah dinas Ketua MPR di Widya Candra, Jakarta pada Jumat, 10 Mei 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengebut pembahasan soal penambahan kuota pimpinan. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, rapat pleno membahas tata tertib pemilihan pimpinan MPR 2019-2024 sudah digelar secara tertutup pada 19-20 Agustus 2019 di Denpasar, Bali.

    Selanjutnya, rapat tim perumus (Timmus) dan tim sinkronisasi (Timsin) digelar di Surabaya pada 21-22 Agustus 2019. Tim ini terdiri dari anggota setiap fraksi dan kelompok DPD diwakili 1-2 orang. "Inti pembahasan, penambahan pimpinan MPR hanya bisa dilakukan melalui Revisi UU MD3," ujar Hendrawan saat dihubungi Tempo pada Rabu, 21 Agustus 2019.

    Anggota MPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, beberapa waktu lalu juga sudah ada rapat gabungan antara pimpinan MPR dan pimpina fraksi-fraksi dan kelompok DPD. Di dalam rapat itu, diputuskan agar MPR  bisa meneruskan pekerjaannya untuk menuntaskan pembentukan rekomendasi MPR periode ini dan  diharapkan selesai sebelum masa sidang akhir jabatan MPR.

    "Isi rekomendasi itu adalah terkait perubahan tata tertib MPR dan juga rekomendasi rencana amendemen UUD 1945. Yang mau diamendemen itu isunya ada tujuh," ujar Saleh saat dihubungi terpisah.

    Tatib tersebut, ujar dia, mengacu ke UU MD3 yang ada saat ini. Tujuh isu yang dibahas itu diantaranya penataan kelembagaan MPR, penataan kelembagaan DPD, dan penataan kelembagaan sistem presidensial.

    Hari ini, tim sinkronisasi akan menindaklanjuti hasil rapat tersebut. Setelah selesai dibahas oleh tim sinkronisasi, hasil itu akan dibawa lagi ke rapat gabungan MPR yang rencananya digelar pada tanggal 28 Agustus. Setelah itu, baru dibawa ke sidang paripurna akhir masa jabatan MPR.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.