Fahri Hamzah: Jangan Cuma Bilang Sabar dan Maaf Soal Papua

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah masyarakat Papua mendatangi Kantor Komnas HAM untuk melakukan pengaduan di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Saat pengaduan kasus ini, masyarakat Papua meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas aksi kekerasan aparat dan tindakan rasisme oleh Ormas reaksioner dalam penggerebekan mahasiswa Papua di Asrama Papua, Surabaya. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah masyarakat Papua mendatangi Kantor Komnas HAM untuk melakukan pengaduan di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Saat pengaduan kasus ini, masyarakat Papua meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas aksi kekerasan aparat dan tindakan rasisme oleh Ormas reaksioner dalam penggerebekan mahasiswa Papua di Asrama Papua, Surabaya. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo dapat memberikan jaminan bahwa konflik Papua tak akan lagi terulang.

    "Saya mohon ya, terutama pejabat eksekutif yang punya kewenangan memberikan ketenangan seperti presiden, ngomongnya lebih dari sekedar sabar, sabar gitu. Jangan dong," kata Fahri di Kompleks Parlemen pada Rabu, 21 Agustus 2019.

    Pendiri Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi itu meminta presiden dapat mengobati perasaan tersinggung, luka, dan kecewa masyarakat Papua. Presiden menurutnya mesti menjamin bahwa orang yang melakukan penghinaan dan memprovokasi konflik harus dihukum.

    Fahri menilai, kali ini Presiden Jokowi mesti pasang badan dan harus terlihat perannya dalam menyelesaikan konflik. Dia meminta presiden lebih keras dan tegas dalam menyelesaikan kasus ini.

    "Yang kemarin kemarin agak keras ngomongnya, kok yang ini kurang keras sehigga orang tuh enggak merasa mantap. Ya misalnya orang disuruh sabar. Itu enggak mantap," katanya.

    Dia menilai ketegasan Jokowi penting diperlihatkan. Fahri meyoroti kembali pidato Visi Indonesia oleh Jokowi yang dalam ucapannya memakai diksi-diksi penindakan tegas dan mengesankan amarah.

    "Karena orang kecewa merasa ini perilaku kayak ini dibiarin. Itu enggak boleh. Harus ada jaminan bahwa penghinaan itu enggak boleh berlanjut. Ini sangat tidak baik," katanya.

    Fahri meminta, konflik di Papua ini tak boleh hanya dianggap soal kesalahpahaman dan hoaks di media sosial. Dia menilai ada sesuatu yang mendalam dan perlu untuk diselesaikan lebih dari upaya pembangunan infrastruktur.

    "Ada soal hati di sini, ada soal perasaan supaya kita sama-sama. Dqn itu harus diselesaikan dalam sekali. Harus diselesaikan," katanya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.