Penahanan Chuck Suryosumpeno Dituding Ilegal

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

    Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, menuding Kejaksaan Agung telah melakukan praktik ilegal dalam penahanan terdakwa Chuck Suryosumpeno.

    Chuck bekas Kepala Satuan Tugas Khusus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejaksaan Agung. Dia divonis 4 tahun penjara serta denda Rp 100 juta dalam kasus korupsi pengurusan aset tanah terpidana Hendra Rahardja.

    Chuck divonis pada 10 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Setelah putusan, menurut Haris, yang juga anggota Tim Kuasa Hukum Chuck Suryosumpeno, terjadi pelanggaran yakni pemindahan lokasi penahanan Chuck yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan tinggi.

    Sebelumnya Chuck Suryosumpeno ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memindahkannya ke Rutan Klas IA Cipinang, Jakarta Timur, per 25 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Print-367/M.1.14/Ft.1/07/2019.

    “Pemindahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dapat dikategorikan sebågai pelanggaran terhadap ketentuan hukum,” ujar Haris lewat keterangan tertulis yang diterima Tempo pada hari ini, Rabu, 21 Agustus 2019.

    Maka Lokataru meminta Pengadilan Tinggi DKI memeriksa fakta di lapangan serta meminta Ombudsman RI menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung.

    “Lokataru meminta Pengadilan Tinggi DKI memerintahkan Kejaksaan Agung melaksanakan penetapan tentang tempat penahanan Chuck Suryosumepno,” ujar Tim Kuasa Hukum Chuck Suryosumpeno ini.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.