Di Muktamar PKB, Jokowi Curhat Ribetnya Perizinan di Indonesia

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat menghadiri Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa di Nusa Dua, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019. Tak hanya Jokowi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun ikut mengenakan udeng, penutup kepala khas Bali. Foto: Johannes P. Christo

    Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat menghadiri Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa di Nusa Dua, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019. Tak hanya Jokowi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun ikut mengenakan udeng, penutup kepala khas Bali. Foto: Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluhkan banyaknya regulasi atau perizinan di Indonesia sehingga menjerat diri sendiri.

    "Sudah diatur-atur, atur-atur, ribet, ruwet. Ini di kita. Terlalu banyak diatur, terlalu banyak peraturan, undang-undang, perpres, permen, pergub, perda, perwali, perbupati," kata Jokowi saat menghadiri Muktamar PKB di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019.

    Bahkan, ketika Presiden ingin memutuskan sebuah kebijakan dengan cepat, ia selalu tertahan karena diingatkan orang sekitarnya mengenai peraturan. "Yang buat kita sendiri, yang bingung kita sendiri. Yang enggak bisa cepat juga kita sendiri," kata dia. 

    Jokowi kemudian membandingkan pengalamannya ke Dubai, Uni Emirat Arab, pada 17 tahun lalu ketika masih menjadi pengusaha. Ia merasakan begitu cepatnya mengurus perizinan usaha di sana hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Saat itu, kata Jokowi, perizinan di Dubai sudah serba online.

    "Tidak ada 30 menit, itu sudah 17 tahun yang lalu. Kita di sini 5 tahun yang lalu, izin pembangkit listrik, saya tanya berapa tahun, 'Pak saya ngurus ini Pak ini 6 tahun enggak selesai. Saya kejar berapa izin? Ada 259 izin. Coba, bagaimana kita mau cepat? Ngurus satu izin saja 259 item," katanya.

    Menurut Presiden, budaya tersebut seharusnya tidak boleh diteruskan. Pasalnya, kecepatan merupakan syarat agar negara bisa maju.

    Jokowi mengatakan sudah berkali-kali berbicara dengan anggota DPR bahkan asosiasi DPRD agar membuat peraturan baik undang-undang atau perda yang berkualitas. "Buat satu dua saja, tapi kualitasnya yang baik, melindungi kepentingan rakyat, melindungi kepentingan negara, daerah, itu yang dibutuhkan," kata Presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.