Kapolres Malang Kota Jamin Keamanan Mahasiswa Papua

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Sejawa-Bali melakukan aksi unjukrasa damai di Depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Aksi tersebut merupakan aksi solidaritas dan bentuk protes terhadap kekerasan serta diskriminasi rasial terhadap warga Papua yang terjadi di sejumlah kota yakni Surabaya, Malang dan Makassar. ANTARA

    Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Sejawa-Bali melakukan aksi unjukrasa damai di Depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Aksi tersebut merupakan aksi solidaritas dan bentuk protes terhadap kekerasan serta diskriminasi rasial terhadap warga Papua yang terjadi di sejumlah kota yakni Surabaya, Malang dan Makassar. ANTARA

    TEMPO.CO, Malang - Kepala Kepolisian Resor Malang Kota Ajun Komisaris Besar Asfuri mengaku belum bisa berkomunikasi dengan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dan dialog dengan mahasiswa Papua di Malang.

    "Kami coba komunikasi dengan AMP, tak bisa," kata Asfuri. Untuk itu, ia bersama Wali Kota Malang Sutiaji menjalin komunikasi dengan mahasiswa Papua lainnya di Rumah Makan Kertanegara, Selasa, 20 Agustus 2019.

    Sejauh ini, katanya, polisi mengidentifikasi asrama dan kos-kosan mahasiswa Papua. Tujuannya untuk memantau dan memberi perlindungan. Sedangkan kasus bentrok antara AMP dengan kelompok massa di Jalan Basuki Rachmat dihentikan.

    Polisi tak membawa perkara tersebut ke ranah hukum. Lantaran tak ada laporan dan peristiwa dianggap selesai. "Tak ada perkara hukum. Selesai," katanya.

    Pertemuan dengan perwakilan mahasiswa Papua, katanya, tujuannya untuk meyakinkan mahasiswa yang kuliah di Malang aman. Tak ada gesekan dan perkara yang besar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.