TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai usulan menambah jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menjadi 10 orang adalah hal yang tidak wajar. Menurut dia, jumlah sebanyak itu tidak diperlukan sebab kegiatan yang melibatkan MPR hanya sedikit.
“Misalnya pelantikan presiden, mengubah UUD 1945, apalagi pemberhentian presiden, itu jarang sekali forumnya,” kata dia dihubungi pada Selasa, 20 Agustus 2019.
Karena agenda yang tidak terlalu banyak, Feri menilai jumlah pimpinan MPR tidak perlu sampai 10 orang. Jumlah pimpinan MPR yang saat ini beranggota 5 orang saja dia anggap sudah terlalu banyak. “Sebenarnya 3 saja sudah cukup,” kata dia.
Dosen Universitas Andalas ini menilai usulan menambah pimpinan MPR hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Ia khawatir motif tersebut bisa membuat lembaga MPR bekerja secara tidak sehat.
Usul menambah jumlah pimpinan MPR datang dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay. Ia mengatakan penambahan kursi MPR dibutuhkan untuk mencegah perebutan kursi MPR yang saat ini jumlahnya 5.
Partai politik terbelah menyikapi usulan PAN tersebut. Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kompak menolak usulan tersebut.
Ketiganya berpendapat, sebaiknya pimpinan MPR mendatang dipilih berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang saat ini berlaku. Sementara, Partai Gerindra menyatakan mendukung usul tersebut.
