Peneliti LIPI Sebut Empat Sumber Konflik di Papua

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga membersihkan sisa ban yang dibakar seusai aksi di Jl.Essau Sesa Manokwari, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Suasana Manokwari mulai kondusif pascaaksi kerusuhan akibat kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. ANTARA

    Warga membersihkan sisa ban yang dibakar seusai aksi di Jl.Essau Sesa Manokwari, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Suasana Manokwari mulai kondusif pascaaksi kerusuhan akibat kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Kajian Papua LIPI, Rosita Dewi mengatakan belum diselesaikannya sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bumi Cendrawasih membuat konflik terkait daerah tersebut tak pernah selesai dengan baik.

    Dalam laporan Tim Kajian Papua LIPI di buku Papua Road Map (2009) terdapat empat sumber konflik di Papua yang salah satunya adalah masih terbengkalainya sejumlah permasalahan HAM masa lalu.

    "Selain itu ada juga persoalan sejarah dan status politik, kegagalan pembangunan, dan marjinalisasi," kata Rosita seperti dikutip Antara, Senin 19 Agustus 2019.

    Menurut dia, hal ini pula yang membuat kejadian seperti persekusi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya tak terjadi hanya sekali.

    "Kejadian ini bukan yang pertama, kejadian lain seperti di Jogja juga beberapa kejadian lain yang serupa pernah terjadi," kata dia.

    Adanya tindakan rasisme pada persekusi itu pun mengundang kemarahan dari mahasiswa dan masyarakat yang ada di Papua dan berbuah demonstrasi besar-besaran.

    Demonstrasi besar-besaran itu berujung kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Massa membakar gedung DPRD Papua Barat dan merusak bandara serta lembaga pemasyarakatan di Sorong.

    "Yang terjadi di Sorong, Manokwari ini sebagai bentuk kemarahan atas apa yang terjadi terhadap mahasiswa-mahasiswa Papua yang ada di Malang," ucap dia.

    Untuk mengurai masalah yang terjadi saat ini, Rosita menilai perlunya penegakan hukum secara berimbang, tegas, dan adil.

    "Pengusutan dilakukan terhadap semua pihak baik mahasiswa Papua maupun pelaku persekusi dan tindakan rasisme. Sementara lebih jauh lagi, penyelesaian masalah di Papua mesti dilakukan secara simultan dan berkesinambungan," ucap dia.


     

     

    Lihat Juga