Kilas Balik Kerusuhan Manokwari, WhatsApp Sempat Dibatasi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa membakar ban saat kerusuhan di pintu masuk jalan Trikora Wosi Manokwari, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019.  Aksi ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. ANTARA

    Massa membakar ban saat kerusuhan di pintu masuk jalan Trikora Wosi Manokwari, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Aksi ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. ANTARA

    6. Kapolri Sebut Ada Kesalahpahaman Informasi

    Setelah kerusuhan meluas, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan insiden ini dipicu kesimpangsiuran dan kesalahpahaman informasi atas peristiwa di Malang dan Surabaya beberapa waktu lalu. "Ini kita sesalkan. Kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi karena selama ini anak-anak Papua sudah lama belajar di Jawa Timur dan di tempat lain," kata Tito di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya.

    Tito menengarai kesimpangsiuran dan kesalahpahaman informasi tersebut menyebabkan masyarakat di Manokwari terusik dan memobilisasi massa turun ke jalan. "Ada oknum tertentu yang sengaja membuat kata-kata yang kurang nyaman."

    7. TNI Bantah Ada Operasi Militer

    Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia membantah bakal melakukan operasi militer di Papua Barat setelah insiden kerusuhan ini. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan kabar tersebut bohong atau hoaks. "Hoaks," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Agustus 2019.

    Sebelumnya, di media sosial tersebar kabar bohong mengenai rencana penyerangan TNI ke Papua. Salah satu kabar bohong itu, tersebar melalui WhatsApp. Dalam pesan tersebut mengimbau masyarakat Papua untuk menjaga diri.

    Pesan bohong itu menerangkan TNI telah melakukan tanda tangan untuk menyerang Papua. Sasaran utamanya, kata pesan itu, adalah Wamena, Jayapura, Nduga, Puncak, Lanni Jaya, Tolikara dan Timika. Pesan itu mengimbau warga tidak keluar rumah setelah pukul 10.00. Kabar ini dibantah oleh Sisriadi.

    8. Jaringan WhatsApp

    Untuk meminimalisir penyebaran hoaks atau kabar tidak benar akibat insiden kerusuhan Manokwari, Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu, mengatakan kementerian melakukan throttling alias pelambatan akses di beberapa wilayah Papua.

    "Tujuannya untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 19 Agustus 2019.

    Ferdinandus menuturkan pelambatan akses ini dilakukan atas permintaan aparat kepolisian. Selain itu Kemkominfo juga mengindentifikasi dua hoaks, yakni hoaks foto mahasiswa Papua tewas dipukul aparat di Surabaya dan hoaks yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya menculik dua orang pengantar makanan untuk Mahasiswa Papua.

    9. Jokowi Minta Masyarakat Tidak Anarkis

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun meminta masyarakat tak berbuat anarkis. "Saya meminta masyarakat untuk tetap tenang tidak melakukan tindakan anarkis. Saling memaafkan. Di antara kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air," kata Jokowi.

    Presiden mengatakan jika anarkis maka akan merugikan semua orang. "Saya meminta masyarakat untuk tenang, jangan anarkis, kalau fasilitas negara dan umum kita yang rugi." kata dia. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun sudah menerima laporan kondisi di Manokwari dari Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

    10. Polisi dalami kelompok penyusup

    Hingga Senin malam, kerusuhan Manokwari dan Sorong mereda. Saat ini, polisi tengah mendalami dugaan adanya kelompok penyusup yang memicu kerusuhan. Masih didalami oleh jajaran Polda Papua Barat," kata Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta.

    Dedi menuturkan apabila terbukti benar bahwa ada kelompok yang sengaja menggerakkan massa di insiden Manokwari maka kepolisian akan mengambil sejumlah langkah agar kerusuhan itu tak menyebar. Kalau ada indikasi seperti itu, maka ada langkah strategis lain untuk meredam kejadian itu agar tidak meluas," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.