Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diisukan Jadi Calon Menteri, Risma: Belum Ada yang Nawarin

Reporter

image-gnews
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini usai dilantik menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan dan Pendidikan di kantor DPP PDIP Diponegoro, Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini usai dilantik menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan dan Pendidikan di kantor DPP PDIP Diponegoro, Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Setelah karirnya moncer sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, Tri Rismaharini diisukan akan menjadi salah satu calon menteri di kabinet  presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Menanggapi isu itu,  Risma hanya tertawa. "Ee, Mbak, belum. Siapa yang nawarin? Mbaknya kali," ujar Risma sambil tertawa saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP Diponegoro, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Risma berujar saat ini dirinya hanya fokus menyelesaikan jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya hingga 2020. Kendati, ujar dia, sejumlah permasalahan di Surabaya telah diselesaikan satu per satu selama masa pemerintahannya. "Ya karena apa pun lah, meskipun tinggal 2 persen kemiskinan, aku bisa nurunkan. Tapi kan ndak bisa kemudian aku tinggalkan itu. Jadi biar aku selesaikan dulu," ujar Risma.

Ketika ditanya apakah Risma akan memegang komitmen tersebut dan melanjutkan ke tingkat nasional, dia tidak menjawab tegas. "Bukan gitu, aku ndak tahu. Ya karena aku ndak pernah minta jabatan itu. Jabatan itu kan ndak boleh diminta. Untuk sekarang, aku selesaikan tugasku dulu," ujar dia.

Jawaban Risma sedikit berbeda pada Juli lalu. Saat itu Risma tegas menyatakan tidak mau menjadi menteri kabinet Jokowi. Dia juga mengatakan akan menolak jika ditawari. "Enggak, kalau ditawari juga enggak mau jadi menteri," kata Risma di Kantor Tempo, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.
Risma mengatakan ingin fokus menyelesaikan jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya. Ia mengemban jabatan itu sejak 2016 hingga 2021. "Saya mau sampai selesai."

Senin siang Risma dilantik menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan dan Pendidikan di kantor DPP PDIP Diponegoro, Jakarta. Pelantikan Risma ini berbeda dengan pengurus DPP PDIP lainnya yang sudah dilantik dalam Kongres V PDIP di Bali pada 10 Agustus 2019 lalu. Saat itu, Risma tidak hadir karena harus membongkar sekolah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam acara pelantikan hari ini, Megawati dan Risma tampak akrab. Bahkan, Mega menyapa Risma dengan sapaan 'Yang Saya Hormati dan Cintai'. Sebelum melantik Risma, Megawati berkali-kali memuji prestasinya selama memimpin Surabaya. "Beliau sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, 2 kali. Dan menurut saya perubahan di Surabaya itu luar biasa sekali," kata Megawati.

Megawati bercerita, dulu Surabaya dikenal sebagai kota yang sangat panas. Namun Risma hadir dengan programnya membangun taman dan tempat bermain. Banyak program lainnya dari Risma bisa terjadi, yang di masa lalu belum bisa dilaksanakan.

Megawati menuturkan dia sebenarnya ingin Risma seterusnya bisa menjadi Wali Kota di Surabaya. Namun aturan hanya membolehkan dua periode jabatan saja. "Maka saya segera tarik (Risma) ke DPP untuk membantu PDI Perjuangan di bidang kebudayaan. Nanti tugas beliau akan banyak keliling indonesia untuk antara lain mengompilasi kearifan lokal kita," ujar Megawati.

DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

43 menit lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

1 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

10 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

12 jam lalu

Tim Kuasa Hukum dan Sejunlah Purnawurawan menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Jhusu Mayor Jenderal Tentara Nasionak Indonesia (Purn) Soenarko yang ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal di Jakarta, Jumat 31 Mei 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim tak akan menghentikan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu hingga pemerintah melakukan Pemilu ulang.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

12 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

15 jam lalu

President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

President Jokowi give support Minister Bahlil Lahadalia to seize the position of Chairman of the Golkar Party.


Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

16 jam lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Jokowi akan menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun ini.


Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) partainya pada tahun ini akan tetap digelar Desember.


Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

17 jam lalu

Ilustrasi pesta kembang api Tahun Baru. Dok Tempo/Dian Triyuli H
Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

Jakarta, setelah tak jadi ibu kota negara, tetap akan menjadi pusat bisnis dan bahkan digadang-gadang bisa semoncer New York.


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

17 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024