Upaya Kemenkes Sehatkan Indonesia

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menghadapi era yang terus berubah, berbagai upaya dilakukan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

    Menghadapi era yang terus berubah, berbagai upaya dilakukan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

    INFO NASIONAL — Di usia yang ke-74 tahun, Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Berbagai upaya mewujudkan "kemerdekaan" pelayanan kesehatan diarahkan secara strategis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rencana strategis (Renstra) 2020-2024, sebagai kekuatan utama mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

    Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila F. Moeloek, mengatakan Renstra ini merupakan pendongkrak kesehatan masyarakat Indonesia dan diselaraskan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Salah satu yang menjadi fokus kerja Kemenkes, yakni penyelesaian masalah stunting.

    Berdasarkan Global Nutrition Report 2016, prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Adapun prevalensi stunting berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 sebesar 30,8 persen. Angka ini mengalami perbaikan dari 37,2 persen pada 2013. Penurunan signifikan selama lima tahun 6,4 persen, artinya sekitar 1,3 persen per tahun penurunan stunting. Namun, kisaran 30 persen masih terbilang tinggi dari ambang batas maksimal 20 persen yang ditetapkan WHO.

    Akselerasi penanganan stunting dilakukan dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kementerian Kesehatan melalui SK Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/577/2018. Penanggulangan secara nasional dilakukan lintas sektor. “Masalah gizi seperti stunting dan masalah kesehatan lainnya terjadi secara multidimensi maka penanggulangan juga harus dilakukan secara menyeluruh, baik oleh sektor kesehatan maupun nonkesehatan,” ujar Menkes Nila.

    Upaya intervensi spesifik dilakukan melalui pemantauan dan promosi pertumbuhan; suplementasi gizi bagi ibu hamil dan balita; promosi dan konseling menyusui; manajemen terpadu balita sakit; pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan sebagainya. Adapun intervensi spesifik yang dilakukan oleh sektor nonkesehatan, yakni penyediaan akses air minum yang aman; pelayanan KB; akses sanitasi layak, dan  berbagai upaya lainnya.

    Pada 2019, pemerintah melalui Setwapres dan Bappenas menentukan 160 kabupaten lokus dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Ditargetkan pada 2020 akan bertambah lagi menjadi 260 kabupaten/kota dan secara bertahap hingga 2024 seluruh kabupaten/kota akan menjadi lokus. “Target sampai 2024 stunting bisa diturunkan sampai dengan 19 persen prevalensi stunting di Indonesia. Target yang ambisius, tetapi kita optimistis,” kata Menkes Nila.

    Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan berupaya mengubah perilaku masyarakat terhadap kesadaran untuk hidup sehat melalui program Nusantara Sehat. Sejak 2015, Kemenkes mengirim penugasan khusus tenaga kesehatan ke daerah terpencil. Hingga Juli 2019 sebanyak 8.974 orang ditempatkan tersebar di 1.753 puskesmas di 272 kabupaten/kota di 30 provinsi.

    “Kami mengirimkan dokter, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga farmasi, tenaga gizi, ahli laboratorium medik, dan tenaga kesehatan masyarakat. Selama ini juga dievaluasi dengan melihat perubahan perilaku signifikan antara daerah yang diintervensi NS dan tidak, sudah banyak kemajuan,” kata Menkes, menambahkan. Ke depannya direncanakan ada sinergi dengan TNI untuk menjangkau daerah terpencil, membuat puskesmas mobile, dan bekerja sama dengan aparat keamanan di perbatasan.

    Kerja sama lintas sektor pun menjadi faktor penting demi keberlangsungan pelayanan kesehatan terintegrasi, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, serta pemerataan pelayanan dan tenaga kesehatan untuk mewujudkan Nusantara Sehat. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.