Wiranto Minta Aparat Utamakan Persuasif Redam Kerusuhan Manokwari

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan massa mengikuti aksi unjuk rasa di Manokwari, Papua, 19 Agustus 2019. Foto: Istimewa

    Puluhan massa mengikuti aksi unjuk rasa di Manokwari, Papua, 19 Agustus 2019. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta aparat TNI dan Polri yang bertugas mengamankan kerusuhan Manokwari, Papua Barat tidak bertindak sembarangan. Ia menginstruksikan agar mengedepankan sikap persuasif.

    "Kepada aparat keamanan, baik TNI dan Polri sudah diinstruksikan untuk senantiasa melaksanakan tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat," kata dia usai menggelar rapat terkait kondisi Manokwari, Papua, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

    Meski kerusuhan pecah di Papua Barat, Wiranto menjamin stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia masih kondusif. Selain itu, kepada seluruh masyarakat, Wiranto meminta agar tidak terprovokasi berita-berita negatif yang disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut dia, berita-berita itu sengaja dimunculkan untuk merusak persatuan Indonesia.

    Sejak Senin pagi tadi, ribuan warga Manokwari menggelar unjuk rasa di sejumlah titik memprotes insiden kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada 16-17 Agustus 2019.

    Sejumlah ruas jalan di Manokwari, terutama Jalan Yos Sudarso, yang merupakan jalan utama kota Manokwari, diblokade massa yang mengakibatkan aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas lumpuh. Tidak hanya memblokade jalan saja, dalam aksi tersebut warga juga menebang pohon dan membakar ban di jalan raya. Gedung DPRD Papua Barat pun dibakar.

    AHMAD FAIZ.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.