Soal Abdul Somad, PBNU Ingatkan Piagam Madinah: Jangan Mencaci

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua PBNU Marsudi Syuhud usai menghadiri Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 8 Februari 2018. Tempo/Adam Prireza

    Ketua PBNU Marsudi Syuhud usai menghadiri Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 8 Februari 2018. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengomentari ceramah Abdul Somad yang memantik kecaman karena dinilai menghina simbol agama Nasrani.

    Marsudi manyampaikan rambu-rambu akhlak terkait ceramah Abdul Somad. Marsudi menjelaskan, kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW untuk tidak saling mencaci maki, merendahkan, menyalahkan, dan saling menjelekkan.

    Aturan itu dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai undang-undang dengan nama Piagam Madinah.

    "Piagam itu mengatur kehidupan agar bisa hidup damai antar semua elemen bangsa dan pemeluk agama," kata Marsudi kepada Tempo pada hari ini, Senin, 19 Agustus 2019.

    Marsudi menegaskan, bahkan Islam melarang umatnya mencaci maki orang yang menyembah selain Allah SWT. Hal ini dilarang karena akan saling bermusuhan. "Dan menjelekkan tanpa ilmu."

    Pengurus PBNU ini juga mengatakan Piagam Madinah dibuat untuk ditaati orang-orang mukmin, termasuk Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Dalam konteks kebangsaan bahkan tak ada yang disebut dengan istilah kafir.

    "Tapi disebut mukminin. Biar kita saling menghormati," ujarnya.

    Dia tak mau mengadili Abdul Somad karena hal itu ada hukumnya sendiri. Tapi, melalui rambu akhlak yang disampaikannya diharapkan bangsa Indonesia dapat memahaminya.

    Marsudi mengimbau seluruh ustad dan kyai di Indonesia dapat memberi pelajaran mengenai Piagam Madinah sebagai akhlak dan melaksanakan perilaku yang telah dicontohkan Rasulullah.

    HALIDA BUNGA FISANDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.