Tito Karnavian: Kerusuhan Manokwari karena Salah Paham

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian seusai salat Idul Fitri di Masjid Al Ikhlas, Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

    Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian seusai salat Idul Fitri di Masjid Al Ikhlas, Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyesalkan terjadinya kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Dia menegaskan kerusuhan itu dipicu kesimpangsiuran dan kesalahpahaman informasi atas peristiwa di Malang dan Surabaya beberapa waktu lalu.

    "Ini kita sesalkan. Kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi karena selama ini anak-anak Papua sudah lama belajar di Jawa Timur dan di tempat lain," kata Tito di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya, Senin, 19 Agustus 2019.

    Tito menengarai kesimpangsiuran dan kesalahpahaman informasi tersebut menyebabkan masyarakat di Manokwari terusik dan memobilisasi massa turun ke jalan. "Ada oknum tertentu yang sengaja membuat kata-kata yang kurang nyaman."

    Dia menegaskan kata-kata yang kurang etis tersebut tidak benar. Selain itu dia menyangkal informasi berupa gambar yang memperlihatkan seorang mahasiswa Papua meninggal. "Padahal tidak. Ini hoax," kata Mantan Kapolda Papua tersebut.

    Menurut Tito, peristiwa di Malang dan Surabaya itu sebetulnya hanya peristiwa kecil dan sudah berhasil dilokalisir dan dinetralisir oleh musyawarah pimpinan daerah (Muspida) setempat, yakni Pangdam, Kapolda, serta Gubernur Jawa Timur.

    Kepada masyarakat Papua, Tito meminta agar tidak mudah terpancing dan percaya dengan informasi yang tidak jelas itu. Adapun kepada warga di luar Papua, Tito meminta memperlakukan mereka selayaknya saudara sendiri. "Mereka bagian anak bangsa."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.