TEMPO.CO, Jakarta - Kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Barat Senin, 19 Agustus 2019. Markas Besar Kepolisian RI menyatakan kerusuhan itu berawal dari unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan kelompok massa pada pagi hari.
Para pengunjuk rasa memprotes perlakuan aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
Pada peringatan Hari Kemerdekaan, Sabtu, 17 Agustus 2019, polisi, TNI, Satpol PP dan Organisasi Masyarakat menggerebek Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Nomor 10, Pacar Keling, Kota Surabaya, Jawa Timur. Penggerebekan dipicu kesalahpahaman setelah Bendera Merah Putih milik Pemerintah Kota Surabaya jatuh di depan asrama.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan para pengunjuk rasa memblokir beberapa ruas jalan di pusat kota Manokwari.
"Ada beberapa elemen mahasiswa dan kelompok massa memblokir beberapa titik khususnya di pusat Kota Manokwari," kata Dedi di kantornya, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.
Atas pemblokiran itu, Dedi mengatakan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Brigjen Herry Rudolf Nahak menemui pendemo untuk bernegosiasi. Kepolisian meminta agar pengunjuk rasa tidak melakukan pemblokiran jalan dan merusak fasilitas umum. "Sudah ada kesepakatan tadi pagi," kata dia.
Namun, menurut Dedi, terjadi perkembangan di lapangan yang berujung kerusuhan setelah pertemuan itu. Di sejumlah titik, ada ruas jalan yang diblokir dan massa membakar ban. Hingga akhirnya kerusuhan pun pecah.
Dalam kerusuhan tersebut, Gedung DPRD Papua Barat dibakar, sementara bekas Gedung Papua dan fasilitas umum dibakar. Menurut Dedi, tiga polisi juga terluka akibat lemparan batu dari pengunjuk rasa.
Dedi mengatakan upaya negosiasi dengan pendemo saat ini masih dilakukan. Menurut dia, kepolisian melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk meredam kerusuhan di Manokwari.
"Sehingga kejadian itu cepat dicarikan solusi yang baik kemudian diredam dan situasi Manokwari betul-betul kembali ke situasi yang kondusif," kata dia.
