Bagir Manan: Saatnya Laksanakan Pasal 33 UUD 1945 Secara Benar

Seminar Nasional dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Jakarta pada Minggu 18 Agustus 2019.

INFO NASIONAL — Demokrasi ekonomi secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Guru Besar Universitas Padjajaran Prof Dr Bagir Manan mengajak semua pihak untuk melaksanakan pasal 33 yang benar dan tepat sesuai prinsip-prinsip pasal itu.

"Sudah waktunya kita menguji kalau memang pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 itu masih relevan, mari kita memikirkan bagaimana agar kembali pada pelaksanaannya yang benar dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip pasal 33 itu," katanya dalam Seminar Nasional dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019.

Seminar bersamaan dengan peringatan Hari Konstitusi ini juga menghadirkan pembicara Guru Besar Universitas Indonesia, Prof Dr Maria Farida Indrati.

Membawakan makalah dengan judul "Demokrasi Ekonomi dalam UUD NRI Tahun 1945" Bagir Manan menjelaskan ada tiga prinsip dalam Pasal 33 UUD. Pertama, prinsip sistem ekonomi atas dasar kekeluargaan. Kedua, prinsip demokrasi ekonomi. Ketiga, prinsip bahwa cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Ini adalah esensi dari pasal 33,” ujarnya.

Sedangkan, sarana untuk menyelenggarakan pasal 33 itu, Bagir Manan melanjutkan, adalah koperasi. Namun, meskipun sekarang sudah ada Kementerian Koperasi dan UKM serta banyak berdiri koperasi, tetapi Bagir Manan melihat hal itu tidak sesuai dengan yang diamanatkan para pembuat UUD. Para pembuat UUD menginginkan koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat.

“Koperasi adalah sebuah gerakan, bukan sekadar bentuk badan hukum, atau badan usaha yang tidak berbeda dengan perusahaan. Tidak sekadar gerakan ekonomi rakyat, koperasi dimaksudkan agar rakyat mempunyai kemandirian dan kemampuan sendiri sehingga membangun harga diri. Rakyat mempunyai harga diri,” ucap mantan Ketua Dewan Pers itu.

Bagir Manan menyebut ada beberapa sebab pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 itu tidak dijalankan. “Ada yang berpendapat pasal ini adalah pasal yang sudah ketinggalan jaman. Ada tantangan baru yang membuat pasal 33 sudah tidak relevan lagi. Atau para penyelenggara negara atau pemerintah memang mempunyai konsep lain. Tujuannya sama, yaitu kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat tapi tidak dengan pasal 33 melainkan dengan yang lain. Atau memang mereka tidak memahami strategi pasal 33 itu,” ujarnya.

Bagir Manan menilai pasal demokrasi ekonomi atau Pasal 33 UUD adalah pasal yang belum dilaksanakan sepenuhnya. "Jangan kita mengatakan melaksanakan pasal 33, tetapi mekanismenya kita pakai dengan sistem yang lain. Itu akan menyulitkan kita sendiri,” ucapnya.

Sementara itu Guru Besar Universitas Indonesia Prof Dr Maria Farida menyoroti beberapa pasal UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan kedaulatan rakyat dan MPR dalam makalahnya yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945. Misalnya, soal MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Padahal kalau dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

“Jadi, tidak terlihat bahwa MPR adalah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat karena dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 tidak merumuskan siapa yang harus melaksanakan kedaulatan tersebut,” katanya. (*)






Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

15 hari lalu

Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

Gagasan pembentukan Forum MPR Dunia dilatarbelakangi atas kebutuhan menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban


Ketua MPR RI Dukung Universitas Terbuka Terjun ke Metaverse

30 hari lalu

Ketua MPR RI Dukung Universitas Terbuka Terjun ke Metaverse

Langkah terjun ke metaverse sekaligus memantapkan UT sebagai Cyber University dan Cyber Academy.


Syarief Hasan : Pemerintah Tidak Mendengar Aspirasi Rakyat

30 hari lalu

Syarief Hasan : Pemerintah Tidak Mendengar Aspirasi Rakyat

Syarief Hasan menilai, kenaikan BBM B?bersubsidi akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.


Bamsoet Resmikan Kantor Penambangan Kripto Terbesar di Indonesia

30 hari lalu

Bamsoet Resmikan Kantor Penambangan Kripto Terbesar di Indonesia

Ketua MPR RI Bamsoet, mendorong PT Cipta Aset Digital mengalahkan Rusia dan Kazakhstan.


Sjarifuddin Hasan Berolahraga Sambil Sosialisasi Empat Pilar MPR

30 hari lalu

Sjarifuddin Hasan Berolahraga Sambil Sosialisasi Empat Pilar MPR

Berolahraga sambil menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dilakukan Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan.


Hidayat Nur Wahid: Program Bansos Ibarat Pelipur Lara Sesaat

34 hari lalu

Hidayat Nur Wahid: Program Bansos Ibarat Pelipur Lara Sesaat

Penetapan bansos senilai Rp 24,17 Triliun untuk 20,65 juta keluarga dinilai terburu-buru


Masjid Kuatkan Ukhuwah Umat dan Jauhkan Radikalisme

36 hari lalu

Masjid Kuatkan Ukhuwah Umat dan Jauhkan Radikalisme

Jika menginginkan manajemen masjid yang mengimplementasikan nilai-nilai hijrah maka perlu realisasi dari semangat ukhuwah dan prinsip Islam yg rahmatan lil alamin.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

37 hari lalu

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Wakil Ketua MPR Yandri Susanto Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Kalangan MA

45 hari lalu

Wakil Ketua MPR Yandri Susanto Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Kalangan MA

Yandri mengatakan, wawasan kebangsaan warga MA tak perlu diragukan.


Tamsil Linrung Bantah Ketua Fraksi MPR Partai Golkar Terkait Pidato Bamsoet

45 hari lalu

Tamsil Linrung Bantah Ketua Fraksi MPR Partai Golkar Terkait Pidato Bamsoet

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI menyatakan, apa yang disampaikan Ketua MPR sesuai dengan keputusan Rapat Gabungan.