Kaukus Perempuan Kecam MPR dan DPD Mencabut Undangan GKR Hemas

Reporter

Habib Zakaria Bahasyim memberikan dukungan kepada GKR Hemas agar menjadikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI lebih baik.

TEMPO.CO, Jakarta-Kaukus Perempuan Parlemen Republik lndonesia (KPPRI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dan Maju Perempuan Indonesia mengecam keras tindakan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah dan Sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mencabut undangan kehadiran Gusti Kanjeng Ratu Hemas dalam acara Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT RI.

GKR Hemas yang sudah memegang undangan, secara sepihak dicabut kehadirannya melalui surat yang dikirim Sekjen DPD Reydonnyzar Moenek serta surat dari Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono. Kedua surat tersebut diterima oleh GKR Hemas pada pukul 02.00, Jumat, 16 Agustus 2019.

"Surat pencabutan undangan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Khususnya berkaitan dengan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, dan pelayanan yang baik," kata ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, dalam konferensi pers Pernyataan Sikap Gerakan Perempuan di Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2019.

Dasar pembatalan undangan tersebut adalah Surat Keputusan BK DPD RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberhentian GKR Hemas No. 8-53 sebagai anggota DPD dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal, secara faktual sampai hari ini GKR Hemas adalah anggota DPD yang sah karena belum ada Keputusan Presiden yang menetapkan pemberhentian berdasarkan SK BK tersebut.

Bivitri menuturkan harus pula dipahami bahwa sikap politik GKR Hemas yang berbeda dengan kesimpulan BK DPD adalah refleksi dari upaya penegakkan aturan yang diyakininya benar. Anggota DPD memegang jabatannya karena dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme konstitusional pemilihan umum. "Oleh karena itu mandat rakyat yang diperoleh anggota DPD terpilih tidak boleh secara sepihak dicabut tanpa melalui prosedur yang konstitusional pula," katanya.

Menurut Gerakan Perempuan pencabutan undangan yang sudah mepet dengan waktu acara, selain memperlihatkan sikap tidak profesional dalam administrasi pemerintahan, juga harus dilihat sebagai ancaman serius pada keberadaan perempuan di ranah politik. GKR Hemas, ujar Bivitri, tidak bisa diposisikan ansich sebagai individu politik, namun juga bagian dari gerakan perjuangan penguatan keterwakilan perempuan di Indonesia.

"Dalam banyak hal, harus diakui perempuan masih sangat rentan menjadi korban kekerasan politik. Baik berupa stigma yang menempatkan perempuan, pada posisi inferior, maupun tindakan sewenang-wenang yang lebih mudah dilakukan karena subyek yang disasar adalah perempuan," ujarnya.

HALIDA BUNGA FISANDRA






Bamsoet Dukung Kendaraan Listrik KTT G20 Diserahkan ke Pemprov Bali

4 hari lalu

Bamsoet Dukung Kendaraan Listrik KTT G20 Diserahkan ke Pemprov Bali

Sehingga bisa menjadi stimulus Bali dalam mempercepat migrasi kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke kendaraan masa depan bermotor listrik.


Bamsoet: IMI Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Pemilik KTA IMI

5 hari lalu

Bamsoet: IMI Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Pemilik KTA IMI

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Hernanto menandatangani nota kesepahaman antara IMI dengan KAI.


Bamsoet Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

6 hari lalu

Bamsoet Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan indeks inklusi keuangan Indonesia.


Bamsoet: GBN Bangun Nasionalisme melalui Budaya

6 hari lalu

Bamsoet: GBN Bangun Nasionalisme melalui Budaya

Seni dan budaya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan.


Bamsoet: PPHN untuk Hadapi Tantangan Perubahan Zaman

6 hari lalu

Bamsoet: PPHN untuk Hadapi Tantangan Perubahan Zaman

Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) mendorong pemerintah dan semua elemen bangsa bersepakat memprioritaskan respons negara-bangsa terhadap semua tantangan riel itu.


MPR Bedah Buku Karya Fadel Muhamad

6 hari lalu

MPR Bedah Buku Karya Fadel Muhamad

Agar keberlangsungan menyiapkan SDM generasi muda Gorontalo berjalan berkelanjutan, Fadel juga mengupayakan lahirnya perguruan tinggi.


MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

6 hari lalu

MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Para pengusaha merupakan orang yang telah banyak memberi kontribusi yang penting bagi bangsa, negara, dan masyarakat.


Jazilul Fawaid: Sikap MPR Tegas tentang Reforma Agraria

6 hari lalu

Jazilul Fawaid: Sikap MPR Tegas tentang Reforma Agraria

ratusan massa dari Komiten Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) diijinkan masuk ke dalam komplek wakil rakyat. Dengan berbaris rapi mereka memasuki Gedung Nusantara V.


Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

7 hari lalu

Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

Menurut Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, reforma agraria mestinya menyasar masyarakat yang memang membutuhkan tanah.


Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

14 hari lalu

Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

Pakar politik BRIN Firman Noor menyoroti pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Dia menilai selama ini Wakil Ketua MPR dari DPD tak menonjol.