TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memiliki dasar dan prinsip yang bagus.
"GBHN baik, tapi ini yang sekarang yang menjadi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) adalah janji atau kampanye dari Presiden," kata JK usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi, di Gedung Nusantara 4, Jakarta Pusat, Ahad, 18 Agustus 2019.
JK menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara konsep Garis-garis Besar Haluan dengan RPJM. Dalam penyusunannya, MPR yang bertanggung jawab atas Garis-garis Besar Haluan, sedangkan RPJM disusun oleh pemerintah.
Karena itu, jika Garis-garis Besar Haluan dikembalikan, maka calon presiden tak bisa sembarangan membuat program pembangunan. Program yang dibuat harus sesuai dan tak bisa terlepas dari konsep Garis-garis Besar Haluan Negara.
"Sekarang kalau ada Garis-garis Besar Haluan, berarti calon presiden itu tidak lagi boleh membuat satu program, tetapi justru melaksanakan garis besar haluan," kata JK.
Meski begitu, JK mempersilakan MPR untuk terus membahas hal ini. Saat ini, pembahasan mengenai kembalinya GBHN memang tengah memasuki tahap akhir.
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_400.jpg)
