Selasa, 24 September 2019

JK: GBHN Dihidupkan, Presiden Tak Bisa Sembarang Bikin Proker

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menghadiri peringatan Hari Konstitusi yang digear di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019.(dok MPR RI)

    Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menghadiri peringatan Hari Konstitusi yang digear di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019.(dok MPR RI)

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memiliki dasar dan prinsip yang bagus.

    "GBHN baik, tapi ini yang sekarang yang menjadi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) adalah janji atau kampanye dari Presiden," kata JK usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi, di Gedung Nusantara 4, Jakarta Pusat, Ahad, 18 Agustus 2019.

    JK menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara konsep Garis-garis Besar Haluan dengan RPJM. Dalam penyusunannya, MPR yang bertanggung jawab atas Garis-garis Besar Haluan, sedangkan RPJM disusun oleh pemerintah.

    Karena itu, jika Garis-garis Besar Haluan dikembalikan, maka calon presiden tak bisa sembarangan membuat program pembangunan. Program yang dibuat harus sesuai dan tak bisa terlepas dari konsep Garis-garis Besar Haluan Negara.

    "Sekarang kalau ada Garis-garis Besar Haluan, berarti calon presiden itu tidak lagi boleh membuat satu program, tetapi justru melaksanakan garis besar haluan," kata JK.

    Meski begitu, JK mempersilakan MPR untuk terus membahas hal ini. Saat ini, pembahasan mengenai kembalinya GBHN memang tengah memasuki tahap akhir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Chip Smart SIM Catat Data Forensik dan Pelanggaran Lalu Lintas

    Berbeda dari kartu SIM sebelumnya, Smart SIM memiliki tampilan baru dan sejumlah fitur tambahan. Termasuk menjadi dompet elektronik.