Soal Pidato Jokowi, Istana Dituding Tidak Paham soal HAM

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, saat  mendatangi kantor pusat PT PLN (Persero), Jakarta, Senin 5 Agustus 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, saat mendatangi kantor pusat PT PLN (Persero), Jakarta, Senin 5 Agustus 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengkritik pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang membela pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut YLBHI, Pramono tidak paham soal Hak Asasi Manusia.

    "Dia tidak mengerti konsep HAM, tapi ngomong HAM," kata Ketua kampanye dan Jaringan YLBHI, Arif Yoga di kantornya, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019.

    Sebelumnya, Pramono menyebut pidato kenegaraan Jokowi memang bukan tentang HAM. Ia menyampaikan hal itu untuk menjawab kritikan pegiat HAM yang memprotes lantaran Jokowi tak banyak menyinggung soal HAM dalam pidato kenegaraan yang dibacakan di kompleks DPR, Jumat kemarin.

    Pramono berujar persoalan HAM bukan prioritas utama program Jokowi di periode kedua sebagai presiden. "Karena praktis persoalan HAM, yang memang semua negara memiliki persoalan HAM, tapi tidak menjadi hal yang terutama pada saat ini," kata Pramono di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019.

    Yoga menduga pernyataan Pramono itu muncul karena tidak paham mengenai konsep HAM. Dia menduga Pramono hanya berpikir bahwa persoalan hak asasi hanya mencakup pelanggaran HAM berat.

    Padahal, kata dia, persoalan hak asasi sebenarnya sangat berkaitan dengan program utama Jokowi mengenai pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur. Ia mencontohkan ketika infrastruktur dibangun, maka dampaknya akan mencemari lingkungan dan terjadi penggusuran.

    Mendapatkan lingkungan yang bersih dan mendapatkan ganti rugi yang layak, kata dia, juga merupakan hak yang wajib negara berikan kepada masyarakat. "HAM itu bukan satu sektor tersendiri. HAM justru adalah norma yang melatarbelakangi setiap kebijakan pemerintah," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.