TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pro kontra rencana amandemen terbatas UUD 1945 dengan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN). Hasto mengatakan, yang diusulkan partainya adalah haluan negara, bukan GBHN.
"Ini haluan negara, bukan GBHN. Haluan negara mengikat. Jaman Bung Karno dulu ada pola pembangunan semesta berencana. Sehingga, pola pembangunan ke depan 50-100 tahun kita sudah tahu," ujar Hasto Kristiyanto di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Agustus 2019.
Saat ini, MPR telah menyelesaikan draft kajian amandemen terbatas UUD 1945. Draf setebal 140 yang disusun MPR itu bertajuk "Pokok-Pokok Haluan Negara". Terdiri atas tujuh bab, beleid itu antara lain berisi arah kebijakan pembangunan 2020-2045 dalam bidang ideologi dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta hukum, pertahanan, dan keamanan.
PDIP merupakan salah satu partai yang paling getol menyuarakan amandemen UUD 1945 dan menghidupkan kembali haluan negara, yang dulu pernah dihapus pada 2002. Rencana itu bermula dari pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam rapat kerja nasional partai itu pada Januari 2016. Megawati menyatakan akan mengerahkan kadernya di eksekutif dan legislatif untuk memastikan rencana yang dulu digagas ayahnya itu terwujud.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri mengisyaratkan menolak amandemen terbatas UUD 1945 dan upaya menghidupkan kembali GBHN. Jokowi menyatakan, GBHN juga tidak diperlukan lagi. Alasannya, zaman bergerak dengan cepat dan dinamis sehingga harus direspons dengan cepat. Toh, ujar dia, sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
