Ajak Jan Ethes, Jokowi Sambut AHY di Istana Negara

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama putra sulungnya, Gibran Rakabuming, mengenakan pakaiat adat Klungkung Bali untuk menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo bersama putra sulungnya, Gibran Rakabuming, mengenakan pakaiat adat Klungkung Bali untuk menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama putra sulungnya, Gibran Rakabuming, dan cucunya, Jan Ethes Sri Narendra (putra Gibran), menyambut kedatangan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan istrinya, Anissa Pohan, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019.

    AHY dan istrinya merupakan tamu undangan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Presiden dan Gibran bersalaman dengan AHY dan Anissa Pohan. Kemudian Jan Ethes pun tak mau kalah. Ia menyodorkan tangan dan disambut oleh Anissa Pohan.

    Presiden, Gibran, AHY, dan Anissa pun berbincang sesaat. Mereka kemudian berfoto bersama, kemudian Jokowi pun lanjut menyambut tamu-tamu yang berdatangan.

    Dalam peringatan detik-detik proklamasi kali ini, Jokowi memilih menggunakan pakaian adat Klungkung Bali. Wakil Presiden terpilih, Ma'ruf Amin, bersama istrinya mengenakan pakaian adat Betawi berwarna hitam. Kemudian Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga sudah lebih dulu tiba dengan mengenakan pakaian adat Lampung berwarna putih.

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengenakan pakaian adat Jawa, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memilih pakaian adat melayu Sumatera Utara. Kemudian President kelima Megawati Soekarnoputri mengenakan kebaya berwarna biru.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.