Kritik Pidato Kenegaraan Jokowi, ICW: Salah Paham Pencegahan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam sidang Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato oleh Presiden Jokowi dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam sidang Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato oleh Presiden Jokowi dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap terjadi kesalahpahaman mengenai arti pencegahan korupsi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dibacakan pada Jumat, 16 Agustus 2019.

    Menurut ICW, pemerintah mestinya tidak mengartikan pencegahan korupsi sama dengan berhenti menangkap pelaku korupsi. “Atau ketika dilakukan penyadapan, orang yang disadap kemudian dilarang melakukan transaksi uang, itu cara pandang yang tidak tepat,” kata peneliti ICW, Donal Fariz dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Sebelumnya, dalam pidatonya Jokowi mengatakan ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah, termasuk pemberantasan korupsi. Ia mengatakan keberhasilan penegakan hukum bukan hanya diukur dari jumlah kasus dan orang yang dipenjara, namun harus juga dihitung berdasarkan pengembalian aset negara.

    Dari pidato itu, Donal menganggap Jokowi menginginkan pemberantasan korupsi yang mengutamakan pencegahan. Namun, menurut Donal, pencegahan korupsi itu bukan cuma tugas penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi juga tugas pemerintah. Ia menilai peran pemerintah dalam pencegahan korupsi sangat kecil

    Ia mengatakan KPK sebenarnya telah berulang kali menyodorkan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintah untuk mencegah korupsi. Pada 2017, kata dia, KPK sudah memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata niaga bawang putih. Tapi, pemerintah tidak melakukan rekomendasi itu secara konkret.

    Sampai akhirnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan mengenai suap impor bawang denga tersangka anggota DPR, I Nyoman Dhamantra. “Mestinya pencegahan itu upaya kolektif bersama, bukan hanya di KPK,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.