3 Poin Pidato Kenegaraan Jokowi: Pelesiran DPR - Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menunjukkan gambar pada telepon seluler saat berpidato Sidang Bersama DPD dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.  TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Jokowi menunjukkan gambar pada telepon seluler saat berpidato Sidang Bersama DPD dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam balutan pakaian khas Desa Sasak Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan di hadapan anggota DPD dan DPR periode 2014-2019 pada Jumat, 16 Agustus 2019.

    Ada beberapa poin penting dalam pidato Jokowi yang menjadi sorotan. Berikut adalah rangkuman pidato Presiden yang menjadi perbincangan:

    1. Jokowi Sentil Pelesiran Menteri, DPR Juga Kena

    Sesuai teks pidato, Presiden Joko Widodo atau Jokowi awalnya menyentil para menteri atau pejabat eksekutif yang suka pelesiran ke luar negeri. "Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smart phone kita," ujar Jokowi sambil mengeluarkan telepon selulernya.

    Alih-alih ke poin selanjutnya, Jokowi malah lanjut mengangkat telepon pintarnya, Presiden mengatakan, "Mau ke Amerika di sini ada komplit, mau ke Rusia di sini juga, Ke Jerman di sini juga ada. Dan saya kira ini juga relevan untuk bapak ibu anggota dewan." 

    Mendengar sindiran ini, anggota Dewan yang hadir di ruang sidang tertawa dan bertepuk tangan.

    2. Jokowi Sindir Kinerja Penegak Hukum dan HAM

    Tak berhenti menyentil eksekutif dan legislatif, Jokowi juga menyentil para pejabat lembaga yudikatif. Dia mengatakan, ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM ke depan harus diubah dari penindakan menjadi pencegahan.

    Menurut Jokowi, keberhasilan penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan banyaknya orang yang dipenjarakan. Melainkan,
    keberhasilan penegakan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi juga perlu dilihat dari upaya mencegah di awal.

    "Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu , manajemen tata kelola serta sistem lah yang harus dibangun," kata Jokowi.

    3. Jokowi Minta Izin Ibu Kota ke Kalimantan

    Lokasi Ibu Kota baru menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu dalam pidato Jokowi. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu awalnya menyebut akan mengumumkan lokasi Ibu Kota baru. 

    Di akhir pidato, Jokowi rupanya hanya meminta izin secara resmi untuk memindahkan ibu kota Negara ke Pulau Kalimantan. "Saudara-saudara, pada kesempatan yang bersejarah ini, saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar dia.

    Jokowi, dalam pidato kenegaraan, tidak menyebut spesifik kota mana yang akan menjadi Ibu Kota di Pulau Kalimantan tersebut. Sementara jauh sebelumnya, masyarakat sudah mengetahui lokasi Ibu Kota baru adalah Pulau Kalimantan. Hal itu sudah sering disampaikan Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.