Minggu, 22 September 2019

Fahri Hamzah Sebut Riset Pemindahan Ibu Kota Dangkal, Buktinya?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi cuaca di Jakarta, TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Ilustrasi cuaca di Jakarta, TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengkritik rencana Presiden Joko Widodo soal pemindahan Ibu Kota negara ke Pulau Kalimantan.

    Fahri mengaku sudah membaca kajian ihwal pemindahan ibu kota itu dan menurutnya riset tersebut dangkal.

    "Saya sudah baca itu risetnya Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dangkal betul," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Ada beberapa poin yang dikritik Fahri terkait rencana pemindahan ibu kota ini. Menurut dia, Jakarta secara historis memang dibentuk dan didesain sebagai ibu kota. Fahri pun menilai tidak mudah untuk meninggalkan Jakarta dan segala aspek kesejarahan yang ada.

    Secara spesifik, Fahri juga menyampaikan bahwa susah untuk meninggalkan gedung parlemen dan Istana Negara yang ada di Jakarta.

    Presiden Joko Widodo memberi hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    "Jadi kita pindah ke tempat yang baru, Indonesia tanpa jejak itu berbahaya," kata Fahri.

    Fahri juga mengkritik tim yang ditugasi untuk mengkaji pemindahan ibu kota. Menurutnya, tim tersebut tak memberikan masukan yang baik kepada Jokowi.

    Bukan cuma itu, legislator asal Nusa Tenggara Barat ini menyinggung besarnya anggaran yang diperlukan untuk membangun ibu kota baru. Padahal, selama lima tahun ini Kementerian Keuangan memutuskan moratorium pembangunan gedung-gedung baru untuk kementerian dan lembaga.

    "Makanya saya terus terang ini Pak Jokowi harus dikasih feeding yang baik. Menteri-menterinya ini enggak kuat ngomongnya," ujarnya. "Pak Jokowi ini jangan dikasih input yang tidak matang."

    Sebelumnya dalam pidato kenegaraan, Jokowi mengumumkan serta meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Namun Jokowi tak merinci lokasi tepat ke mana ibu kota negara baru bakal berlokasi.

    "Saudara-saudara, pada kesempatan yang bersejarah ini, saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi terkait rencana pemindahan Ibu Kota..


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe