Kasus Polisi Terbakar di Cianjur, Pelempar Bensin Jadi Tersangka

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Komplek Pemkab Cianjur, Jawa Barat, Kamis 15 Agustus 2019, berlangsung ricuh. Tiga anggota polisi terbakar saat memadamkan api. Tempo/Deden Abdul Aziz

    Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Komplek Pemkab Cianjur, Jawa Barat, Kamis 15 Agustus 2019, berlangsung ricuh. Tiga anggota polisi terbakar saat memadamkan api. Tempo/Deden Abdul Aziz

    TEMPO.CO, Jakarta - Polisi menetapkan seorang bernama Ryan Suryana sebagai tersangka kasus polisi terbakar di Cianjur.

    "Kami tetapkan RS sebagai tersangka. Yang bersangkutan diduga yang melempar cairan bahan bakar sesuai alat bukti dari penyidik," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 16 Agustus 2019.

    Insiden terbakarnya empat personel polisi bermula ketika para pengunjuk rasa melakukan demo di Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 15 Agustus 2019.

    Mahasiswa dari berbagai organisasi itu membakar ban sambil meneriakkan yel-yel.

    Saat polisi hendak memadamkan api, tiba-tiba ada mahasiswa yang menyiramkan bensin ke arah api sehingga menyambar ke tubuh anggota polisi yang sedang memadamkan api.

    Akibatnya, empat polisi terbakar. Saat ini mereka sedang menjalani perawatan. Keempat anggota itu adalah Ajun Inspektur Satu Erwin, Brigadir Dua Yudi Muslim, Brigadir Dua FA Simbolan, dan Brigadir Dua Anif.

    Kepolisian Resor Cianjur pun telah menahan 30 orang peserta unjuk rasa tersebut. "Satu sudah tersangka. Sisa 29 orangnya masih berstatus saksi," kata Dedi.

    Dedi mengatakan, RS terancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Polri akan menerapkan Pasal 213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kekerasan Terhadap Aparat Penegak Hukum kepada RS.

    "Penjara selama-lamanya 8 tahun 6 bulan jika menyebabkan luka berat dan penjara selama-lamanya 12 tahun jika menyebabkan kematian," kata Dedi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.