Mahfud MD Sebut Ada Pesantren Radikal di Magelang dan Yogya

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan hakim MK, Mahfud MD, ditemui di Kantor BPIP, Jakarta, 20 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

    Mantan hakim MK, Mahfud MD, ditemui di Kantor BPIP, Jakarta, 20 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD, mengatakan ia mendapat info jika banyak penganut Islam radikal di Arab Saudi yang ditangkap. Sebagian yang masih lolos, kata dia, ada yang masuk ke Indonesia.

    Menurut Mahfud, tokoh-tokoh Islam radikal ini diduga datang dengan membawa uang jutaan dollar untuk mendukung gerakan radikal. Modus yang dilakukan dengan cara mendukung pesantren-pesantren tertentu atau membuat pesantren sendiri.

    "Mendirikan lembaga pendidikan yang sangat jauh berbeda," katanya dalam diskusi Scenario Planning: Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Menurut Mahfud, pesantren - pesantren ini dulu tidak dikenal namun tiba-tiba muncul dengan murid yang banyak dan tertutup. "Di Yogyakarta saya tahu ada, di Magelang (ada), gak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengibarkan (bendera) merah putih," tuturnya.

    Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini berujar untuk mengatasi ancaman radikalisme itu maka dia bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan hari ini berkumpul untuk membuat skenario tentang kondisi Indonesia.

    Dalam diskusi yang berlangsung tertutup itu hadir sejumlah tokoh seperti Salahuddin Wahid atau Gus Solah, Haedar Nasir, Alwi Shihab, Komaruddin Hidayat, Amin Abdullah, Sudhamek, Alissa Wahid, Najeela Shihab, Romo Benny Susetyo, Hilmar Farid, Jaleswari Pramodhawardani, Noor Huda Ismail, dan perwakilan dari Badan Intelijen Negara serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.